Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Reporter

Editor

Purwanto

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota DPR RI akan membahas hasil kajian dari pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur guna menyikapi surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR RI.

"Menyikapi surat dari Presiden, pada rapat di Bamus (Badan Musyawarah) dan kemudian hasilnya disampaikan ke rapat paripurna, disepakati dibentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota," kata Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR RI, Zainuddin Amali, pada sebuah diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Zainuddin Amali, dalam penetapan Pansus Pemindahan Ibu Kota, pada rapat paripurna, Selasa (17/9), jumlah anggota Pansus seperti pansus lainnya yakni sekitar 30 orang dari semua fraksi, tapi waktu kerjanya sangat singkat hanya tujuh hari.

"Hasil pembahasan dari pansus ini sudah harus disampaikan paling lambat pada 30 September, yakni pada hari terakhir masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019," katanya.

Presiden Joko Widodo mengirimkan surat berikut lampirannya ke DPR RI, menurut dia, tujuannya agar dalam membuat keputusan Presiden tidak berjalan sendiri, tapi bersama DPR RI.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam sepekan pansus akan melakukan kerja, yakni mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang merupakan lampiran dari surat yang dikirimkan Presiden ke DPR RI.

Namun, karena waktu kerjanya sangat singkat, hanya sepekan, maka Pansus akan meminta penjelasan dari kementerian dan lembaga yang terlibat melakukan kajian.

Zainuddin menambahkan, dalam rapat pansus yang dilakukan, Rabu (18/9), disepakati pembahasan yang dilakukan pansus hasil akhirnya adalah rekomendasi.

"Kami memahami, Pansus Pemindahan Ibu kota ini berbada dengan pansus lainnya yang membahas RUU (rancangan undang-undang) atau Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Pansus ini, hanya mempelajari hasil kajian dari pemerintah dan hasil akhirnya adalah rekomendasi yang menjadi jawaban DPR kepeda Presiden," katanya.

Menurut dia, pada pembahasan dalam rapat pansus, hasil kajian tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar.

Pertama, terkait dengan pembiayaan, yakni pembiayaan berbagai hal dan pembangunan infrastrukur. Kedua, lokasi dan lingkungan, yakni lingkungan fisik dan non fisik. Ketiga, aparatur beserta produk regulasi yang dibutuhkan.

"Jadi, kami tidak bergeser ke mana-mana, tetap merujuk kepada hasil kajian yang ada dan kemudian kita kelompokkan menjadi tiga topik besar," katanya.

ANTARA






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

29 hari lalu

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


UU Ibu Kota Negara Digugat, Staf KSP: Setback ke Belakang

22 Januari 2022

UU Ibu Kota Negara Digugat, Staf KSP: Setback ke Belakang

Irfan mengatakan pemindahan ibu kota negara adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi cepat atau lambat.


Anggaran IKN Masuk Program Pemulihan Ekonomi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

18 Januari 2022

Anggaran IKN Masuk Program Pemulihan Ekonomi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas penanganan pandemi.


Ibu Kota Pindah, Ini Strategi Kemenkeu Optimalisasi Aset Rp 1.000 T di Jakarta

27 November 2021

Ibu Kota Pindah, Ini Strategi Kemenkeu Optimalisasi Aset Rp 1.000 T di Jakarta

Kemenkeu menyebutkan optimalisasi aset negara di Jakarta itu tak hanya dilakukan melalui penjualan saja.


Ibu Kota Pindah: Hari Ini 16 Tahun Lalu Myanmar Geser Ibu Kota ke Naypyidaw

7 November 2021

Ibu Kota Pindah: Hari Ini 16 Tahun Lalu Myanmar Geser Ibu Kota ke Naypyidaw

Ibu Kota pindah pernah dilakukan junta militer Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005.


Jika Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan: Polusi Udara Tak Direlokasi ke Kalimantan

1 Oktober 2021

Jika Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan: Polusi Udara Tak Direlokasi ke Kalimantan

Anies Baswedan mengatakan, masalah lingkungan bukan direlokasi ke Kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke Kalimantan.


Jokowi Segera Kirim Surpres RUU Ibu Kota Negara ke DPR

28 Agustus 2021

Jokowi Segera Kirim Surpres RUU Ibu Kota Negara ke DPR

Jokowi membahas soal ibu kota baru saat bertemu pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu lalu.


Jokowi Minta Pembangunan Kota Perhatikan Masyarakat dan Lingkungan

17 April 2021

Jokowi Minta Pembangunan Kota Perhatikan Masyarakat dan Lingkungan

Jokowi mengingatkan, tujuan perencanaan pembangunan bukan sekadar build building atau membangun bangunan. Melainkan, harus build environment.


Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Smart City yang Bisa Jadi Rujukan Dunia

17 April 2021

Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Smart City yang Bisa Jadi Rujukan Dunia

Konsep kota pintar yang dimaksud, ujar Jokowi, tidak sekadar fokus pada digitalisasi layanan publik. Namun, juga harus mengembangkan lingkungan.