Penerbitan Perintah Antisipasi Demo Omnibus Law, Polri: Sesuai Tugas Pokok

Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam aksinya mereka menolak 'omnibus law' dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengklaim bahwa penerbitan surat telegram soal antisipasi demonstrasi dan mogok nasional para buruh tentang omnibus law yang rencananya diselenggarakan pada 6-8 Oktober 2020 masih dalam koridor tugas pokok institusi.

"Polri sesuai dengan tugas pokoknya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan selaku penegak hukum, tentunya punya kepentingan terkait dengan merebaknya informasi demo besar-besaran pada 6-8 Oktober," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram (TR) ihwal antisipasi aksi unjuk rasa dan mogok nasional oleh para buruh terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

TR tersebut bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Asisten Operasional Kapolri Inspektur Jenderal Imam Sugianto.

Dalam TR disebutkan, unjuk rasa di situasi saat ini, khususnya tengah pandemi Covid-19, akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat. Para kepala kepolisian daerah pun diminta berkoordinasi dengan para buruh dan mahasiswa untuk memelihara situasi kamtibmas.

Kemudian, para kapolda juga diminta melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Mereka juga diminta melakukan pemetaan perusahaan-perusahaan dan menjamin tidak adanya provokasi.

Selain antisipasi adanya demonstrasi, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan patroli siber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Omnibus Law.

"Soal melakukan siber patroli ini pada media sosial dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita hoaks," ucap Awi.

Poin selanjutnya dalam TR tersebut, para kapolda diminta mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19. Juga diperintahkan agar melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Selanjutnya, seluruh jajaran di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Para kapolda pun diminta melakukan antisipasi di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup. 

Lalu, melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol serta menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan. 

Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.

Polri, kata Awi, berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto. Atas alasan itu lah, anggota membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan massa mengingat berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.

"Bukan berarti Polri melarang demo itu berarti melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998, tidak, pada intinya kami akan kembalikan, tag keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum yang tertinggi," kata Awi.






2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

7 jam lalu

2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

Maladi menambahkan saat ini sudah tiga dari empat kru helikopter Polairud yang berhasil ditemukan.


Warga Cina yang Ikut Unjuk Rasa Menolak Aturan Covid-19 Mulai Diburu Polisi

9 jam lalu

Warga Cina yang Ikut Unjuk Rasa Menolak Aturan Covid-19 Mulai Diburu Polisi

Dua sumber yang ikut berunjuk rasa menolak aturan Covid-19, di telepon oleh Kepolisian Beijing yang meminta mereka melakukan lapor diri.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

11 jam lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

17 jam lalu

Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan menyisir lagi jenis dana hibah yang masuk APBD DKI 2023.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

20 jam lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

20 jam lalu

Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

Mabes Polri menggelar rapat koordinasi dengan PSSI dan PT LIB membahas kelanjutan kompetisi Liga 1.


Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

20 jam lalu

Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

Inggris mengatakan Cina harus mau mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Warga Cina mencoba mengatakan mereka tidak senang dengan aturan Covid-19.


Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

20 jam lalu

Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

Dua korban jatuhnya helikopter Polairud NBO-105 / P-1103 Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri segera dibawa ke Jakarta.


Polisi China Cari Demonstran yang Ikut Unjuk Rasa Pembatasan Covid

22 jam lalu

Polisi China Cari Demonstran yang Ikut Unjuk Rasa Pembatasan Covid

Demonstrasi di China yang mengecam pembatasan Covid mulai diselidiki pemerintah. Polisi memburu peserta unjuk rasa.


Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

1 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

Dengan kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen, buruh mengatakan upah itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta