TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengklaim bahwa penerbitan surat telegram soal antisipasi demonstrasi dan mogok nasional para buruh tentang omnibus law yang rencananya diselenggarakan pada 6-8 Oktober 2020 masih dalam koridor tugas pokok institusi.
"Polri sesuai dengan tugas pokoknya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan selaku penegak hukum, tentunya punya kepentingan terkait dengan merebaknya informasi demo besar-besaran pada 6-8 Oktober," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Oktober 2020.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram (TR) ihwal antisipasi aksi unjuk rasa dan mogok nasional oleh para buruh terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.
TR tersebut bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Asisten Operasional Kapolri Inspektur Jenderal Imam Sugianto.
Dalam TR disebutkan, unjuk rasa di situasi saat ini, khususnya tengah pandemi Covid-19, akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat. Para kepala kepolisian daerah pun diminta berkoordinasi dengan para buruh dan mahasiswa untuk memelihara situasi kamtibmas.
Baca Juga:
Kemudian, para kapolda juga diminta melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Mereka juga diminta melakukan pemetaan perusahaan-perusahaan dan menjamin tidak adanya provokasi.
Selain antisipasi adanya demonstrasi, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan patroli siber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Omnibus Law.
"Soal melakukan siber patroli ini pada media sosial dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita hoaks," ucap Awi.
Poin selanjutnya dalam TR tersebut, para kapolda diminta mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19. Juga diperintahkan agar melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah.
Selanjutnya, seluruh jajaran di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Para kapolda pun diminta melakukan antisipasi di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup.
Lalu, melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol serta menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan.
Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.
Polri, kata Awi, berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto. Atas alasan itu lah, anggota membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan massa mengingat berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.
"Bukan berarti Polri melarang demo itu berarti melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998, tidak, pada intinya kami akan kembalikan, tag keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum yang tertinggi," kata Awi.
