KPK Temukan Sejumlah Masalah Pengelolaan Gelora Bung Karno dan TMII

Reporter

Warga berolahraga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjelang pemberlakuan kembali PSSB total, di Senayan, Jakarta, Ahad, 13 September 2020. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan sejumlah aset negara, seperti Gelora Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Kemayoran. Aset nasional di bawah Kementerian Sekretariat Negara itu dinilai belum secara optimal dikelola.

“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII),” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha, lewat siran pers KPK, Rabu, 16 September 2020.

KPK menyatakan total nilai tiga aset itu berjumlah hingga Rp 571,5 triliun. Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, pemanfaatan aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang bagi pemasukan keuangan negara. Di GBK, KPK mengidentifikasi empat persoalan, yaitu, penetapan status tanah yang masih ganda dan penggunaan perjanjian bersama.

Kedua, KPK menemukan aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga pihak tersebut belum membayar royalti, serta hak guna bangunan. Ketiga, terdapat aset yang proses kepemilikannya belum selesai. Selain itu, ada pula aset komersial dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang. Salah satu aset komersial itu adalah Hotel Mulia milik Mulia Group. Mulia Group terafiliasi dengan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sementara itu, terkait aset Kemayoran, KPK mendapatkan ringkasan permasalahan hukum mengenai kerja sama pengelolaan lahan dengan mitra. Adapun, di aset TMII, KPK menemukan, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat, namun hingga kini aset itu masih dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

“Pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan,” kata Asep.

KPK telah membahas permasalahan aset ini dengan Kemensetneg dalam rapat yang dilakukan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada 15 September 2020. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, KPK dan Kemensetneg akan mengadakan rapat secara terpisah bersama masing-masing para pengguna barang milik negara tersebut.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

7 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

9 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

9 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

11 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

12 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

12 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

13 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.