Kata Mahfud Md soal Andika Perkasa Jadi Wakil Komite Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menyambut kedatangan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong saat tiba di Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Desember 2020. Kunjungan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand itu dalam rangka penandatanganan empat tahun Implementing Arrangement kelanjutan kerja sama dengan TNI AD periode 2020-2023 di bidang pendidikan militer, serta pertemuan dengan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terkait keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Aceh. REUTERS/Panu Wongcha-um

    Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menyambut kedatangan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong saat tiba di Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Desember 2020. Kunjungan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand itu dalam rangka penandatanganan empat tahun Implementing Arrangement kelanjutan kerja sama dengan TNI AD periode 2020-2023 di bidang pendidikan militer, serta pertemuan dengan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terkait keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Aceh. REUTERS/Panu Wongcha-um

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mempertimbangkan hal teknis.

    "Pelibatan KSAD itu agar lebih teknis, juga agar lebih teknis juga mengatur. Karena selama ini juga penanganan Covid ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu, 8 Agustus 2020.

    Mahfud mengatakan dalam beberapa hal teknis di lapangan, seperti dalam pembagian bantuan-bantuan sosial, akan sulit pelaksanaannya jika hanya mengandalkan birokrasi yang ada. Penyelewengan dapat lebih mudah terjadi. Karena itu, sejak awal kepolisian dan TNI ikut dilibatkan.

    "Oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan keterlibatan TNI dan Polri di dalam masalah Covid ini, karena serangan Covid ini sangat masif dan harus ditangani bersama dan ini sifatnya untuk kemanusiaan," ujar Mahfud.

    Apalagi sejak awal pandemi Covid-19 menyerang, Mahfud mengatakan TNI juga sudah banyak bertindak. Armada mereka yang cepat dan luas, membuat mereka lebih responsif dalam menangani banyak hal yang tak dapat diselesaikan birokrasi biasa. Termasuk penjemputan WNI dari luar negeri hingga pengambilan obat-obatan yang menggunakan armada TNI.

    Selain itu, Mahfud juga mengatakan kehadiran TNI di lapangan, dapat membantu lebih menertibkan masyarakat agar lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

    "Kan agak berat kalau tidak ada Polri dan TNI yang mengamankan orang yang melanggar di jalan, tidak tertib mengadakan kerumunan-kerumunan, dan itu harus diberitahu, harus dibubarkan," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Seragam Baru Satpam Mirip Polisi dalam 4 Hal Baru Terkait Pam Swakarsa

    Kapolri Jenderal Idham Azis meneken peraturan tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Dalam aturan itu, seragam baru satpam jadi mirip polisi.