TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mempertimbangkan hal teknis.
"Pelibatan KSAD itu agar lebih teknis, juga agar lebih teknis juga mengatur. Karena selama ini juga penanganan Covid ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite, tidak cukup dilaksanakan oleh gugus tugas," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu, 8 Agustus 2020.
Mahfud mengatakan dalam beberapa hal teknis di lapangan, seperti dalam pembagian bantuan-bantuan sosial, akan sulit pelaksanaannya jika hanya mengandalkan birokrasi yang ada. Penyelewengan dapat lebih mudah terjadi. Karena itu, sejak awal kepolisian dan TNI ikut dilibatkan.
"Oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan keterlibatan TNI dan Polri di dalam masalah Covid ini, karena serangan Covid ini sangat masif dan harus ditangani bersama dan ini sifatnya untuk kemanusiaan," ujar Mahfud.
Apalagi sejak awal pandemi Covid-19 menyerang, Mahfud mengatakan TNI juga sudah banyak bertindak. Armada mereka yang cepat dan luas, membuat mereka lebih responsif dalam menangani banyak hal yang tak dapat diselesaikan birokrasi biasa. Termasuk penjemputan WNI dari luar negeri hingga pengambilan obat-obatan yang menggunakan armada TNI.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan kehadiran TNI di lapangan, dapat membantu lebih menertibkan masyarakat agar lebih patuh terhadap protokol kesehatan.
"Kan agak berat kalau tidak ada Polri dan TNI yang mengamankan orang yang melanggar di jalan, tidak tertib mengadakan kerumunan-kerumunan, dan itu harus diberitahu, harus dibubarkan," kata Mahfud.
