Begini Prosedur Pengembalian Biaya Haji di Kementerian Agama

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat Muslim melakukan tawaf dengan mengelilingi Kakbah saat melakukan ibadah Haji di Mekkah, Saudi Arabia, 26 Agustus 2017. Ibadah haji dilakukan oleh umat Muslim setiap tahunnya pada tanggal 8-12 Dzulhijjah. REUTERS

    Umat Muslim melakukan tawaf dengan mengelilingi Kakbah saat melakukan ibadah Haji di Mekkah, Saudi Arabia, 26 Agustus 2017. Ibadah haji dilakukan oleh umat Muslim setiap tahunnya pada tanggal 8-12 Dzulhijjah. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama mempersilakan jamaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Ini terkait dengan pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2020.

    Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jamaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

    "Jamaah yang mengambil setoran pelunasannya tidak akan kehilangan status sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada 2021," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis lewat keterangan tertulis pada Rabu, 3 Juni 2020.

    Muhajirin menjelaskan, prosedur permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji. Jamaah harus menyertakan bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

    Permohonan jamaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

    Tahapan berikutnya Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

    Jika diterima, akan dilakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.

    Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selanjutnya akan mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

    BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

    “Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” ujar Muhajirin.

    Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

    “Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.