TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai Indonesia sudah berada dalam proses kemunduran demokrasi sejak 2016.
Bahkan, kemunduran itu semakin terasa serius setelah Pemilu 2019. "Ditandai dengan konsolidasi oligarki, hilangnya oposisi, dan pelumpuhan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Wijayanto melalui diskusi daring pada Senin, 1 Juni 2020.
Wijayanto mengatakan, salah satu indikator penting dari kemunduran demokrasi adalah tergerusnya kebebasan sipil yang tampak jelas dalam proses revisi UU KPK pada September-Oktober 2019. Di mana dalam proses unjuk rasa itu, diwarnai dengan aksi teror, penyadapan atau peretasan WhatsApp terhadap akademisi yang menolak revisi UU KPK.
Tak hanya akademisi, para mahasiswa yang turun beraksi, mendapat kekerasan fisik. "Berujung sampai penembakan dua mahasiswa, yakni Randi dan Yusuf," ucap Wijayanto.
Wijayanto juga mengambil contoh insiden terbaru yakni teror pembunuhan kepada panitia dan pembicara diskusi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). "Kemunduran terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Indonesia memasuki era reformasi politik pada 1998," kata dia.
Kemunduran demokrasi di Indonesia juga diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit's (EIU). Berdasarkan penelitian pada 2019, Indonesia dicatat sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. "Terlihat dari skor kebebasan sipilnya yang hanya 5.59. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Filipina," kata Wijayanto.
Wijayanto pun mengkhawatirkan berbagai hal yang menunjukkan kemunduran demokrasi akan terus terjadi ke depan.
"Ada yang menyebut jika di masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sangat terobsesi dengan pembangunan infrastruktur tapi punya ketertarikan rendah terhadap ide kebebasan demokrasi," ucap Wijayanto.
