Soal Dana Bantuan Sosial, Ganjar Gandeng Publik dan Inspektorat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan di tengah pandemi Covid-19 celah untuk korupsi dana bantuan sosial sangat besar. "Betul potensi ini akan sangat tinggi untuk korupsi. Situasi seperti ini korupsi gampang banget,” kata dia dalam diskusi daring, Sabtu 9 Mei 2020.

Untuk menghindari penyelewengan dana, Ganjar melibatkan Inspektorat dan publik. Ia meminta jajarannya memaksimalkan relokasi, realokasi, dan refocusing anggaran. “Ketika realokasi, inspektorat saya dudukan, lalu mereka melapor kepada saya secara langsung, bagaimana caranya mau belanja apa dan bagaimana cara dia belanja," kata Ganjar.

Selain itu menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, syarat dalam refocusing anggaran untuk kebutuhan pandemi adalah transparansi. Karena banyak langkah-langkah yang berisiko yang tidak dapat diduga di tengah kondisi pandemi.

Contohnya, kata Ganjar, sempat terjadi di Jawa Tengah, salah satu kabupaten memproduksi satu juta masker, dan akan dibeli oleh Dinas Sosial. Namun transaksi akhirnya harus dibatalkan karena tidak sinkronnya data dengan besaran anggaran untuk bantuan sosial berupa masker itu.

"Diprotes pemasoknya, marah-marah. Sekarang aparat hukum langsung masuk judulnya penggelembungan, udah itu semua nangis," kata Ganjar.

Ganjar akhirnya meminta agar aparat tidak buru-buru menindak masalah ini, dan meminta agar diselesaikan dulu dengan inspektorat. Jika kesalahan seperti ini langsung ditindak secara hukum, tidak akan ada lagi yang berani mengambil keputusan.

Untuk itu hal-hal seperti kata Ganjar bisa diminimalisir dengan transparansi. "Kalau saya bismilah aja lah, kalau niat kita baik, integritas kita jaga, kita jalan aja lah jangan takut.” Tapi semua harus ada di atas meja, agar semua orang bisa melihat. “Dan betul publik harus dilibatkan untuk kontrol."