Menteri Sosial Akui Penyaluran Bansos Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berfoto setelah mendapatkan bansos berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. ANTARA/Feny Selly

    Warga berfoto setelah mendapatkan bansos berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. ANTARA/Feny Selly

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terimbas Covid-19, belum maksimal. Bansos belum tersalurkan seluruhnya hingga saat ini. Ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri.

    Juliari merinci, ada dua jenis bantuan sosial yang akan disalurkan. Yakni, bantuan sosial reguler dan bantuan khusus Covid-19. Bansos reguler meliputi
    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Sesuai dengan keputusan presiden, PKH sejak Maret sudah diperluas menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Kemudian, program sembako juga jumlahnya ditambah dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks 200 ribu per bulan per KPM.

    "Saat ini bantuan tersalurkan sebanyak 17,9 juta KPM. Sehingga masih ada 2,1 juta KPM yang belum menerima manfaat. Akhir Mei ini, kami upayakan selesai," ujar Juliari dalam konferensi pers online, Jumat, 8 Mei 2020.

    Sementara itu ada dua bansos khusus untuk masyarakat terdampak Covid-19. Yaitu, bantuan sembako untuk 1,3 juta kepala keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 KK untuk daerah Bodetabek. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp 600.000 per KK.

    "Tahap pertama untuk Jakarta sudah selesai semua. Dan hari ini, kami mulai menyalurkan bantuan untuk Bodetabek untuk 600.000 kepala keluarga dengan mekanisme yang sama, dua kali penyaluran per bulan dengan indeks 600.000," ujar Juliari.

    Kemudian bansos khusus lainnya adalah uang tunai yang besarannya 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama 3 bulan. Program ini rencananya menyasar 9 juta kepala keluarga. "Siapa saja mereka? Kami dapat datanya dari daerah. Tidak berpatokan pada DTKS," ujar Juliari

    Namun, kata Juliari, pemerintah baru memegang data untuk 7,8 juta KK penerima. "Sehingga, masih ada daerah yang belum kirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK. Kami masih menunggu dari daerah," ujar dia.

    Adapun progres penyaluran tahap I, sudah disalurkan melalui rekening Himbara sebesar Rp 471,2 Miliar dengan penerima 785 ribu KK Kemudian, penyaluran melalui PT Pos Indonesia sudah dikirim kepada 1,8 juta KK. "Jadi sudah disalurkan kepada sekitar 2,6 juta KK. Perintah presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," ujar Juliari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.