Eks Pimpinan KPK: MK Harus Batalkan Pasal Imunitas Perpu Covid-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Busryo Muqoddas. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Busryo Muqoddas. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal imunitas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Aturan imunitas di Pasal 27 Perpu Covid-19 harus dibatalkan demi moralitas.

    “Kalau imunitas dilegalkan dalam pasal 27 itu dibatalkan, artinya MK sudah menegakkan moralitas konstitusi,” kata dia dalam diskusi daring Perkumpulan Bung Hatta Anticorruption Award, Jumat, 1 Mei 2020.

    Busyro mengatakan MK tak boleh menilai Perpu Covid-19 hanya dengan standar konstitusi. Menurut dia, konstitusi bisa ditafsirkan sesuai kepentingan.

    Dia meminta MK juga menggunakan hati nurani dalam menilai pasal Imunitas dalam Perpu Covid-19. “Tafsir terhadap moralitas konstitusi itu mendasarkan pada hati nurani,” kata dia.

    Sebelumnya, sudah ada tiga pihak yang mengajukan gugatan ke MK terhadap Perpu Covid-19. Ketiga penggugat sama-sama meminta MA membatalkan sejumlah pasal, salah satunya pasal 27. Salah satu penggugat, Masyarakat Antikorupsi Indonesia menilai pasal itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang sama di mata hukum. MAKI juga khawatir adanya pasal itu dapat mengulang terjadinya skandal seperti kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

    Pasal 27 mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 tak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Pasal itu juga mengatur bahwa pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah pejabat di bidang ekonomi tak bisa digugat baik secara perdata atau pidana saat menjalankan Perpu itu.

    Disebutkan pula bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan Perpu Covid-19 bukan obyek gugatan yang bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.