Ombudsman Telusuri Simpang Siur Data Imigrasi soal Harun Masiku

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta-Ombudsman Republik Indonesia menelusuri simpang siur data Imigrasi ihwal  Harun Masiku , caleg PDIP yang menjadi tersangka suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya akan menyampaikan laporan dalam waktu dekat.

"Sedang proses, enggak lama lagi sepertinya. Tim sedang menyiapkan laporannya," kata Alamsyah di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

Tim bentukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya menyebut vendor lupa menyambungkan PC di Terminal Bandara Soekarno-Hatta sehingga kepulangan Harun Masiku tak terlacak. Mereka juga mengklaim Yasonna tak berbohong perihal keberadaan Harun.

Alamsyah berujar petugas Imigrasi semestinya bisa mengetahui adanya keterlambatan pengiriman data di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Jika keterlambatan ini terlacak, seharusnya Imigrasi pun tak buru-buru mengeluarkan pernyataan di publik bahwa Harun masih di luar negeri.

"Terlepas ada kesalahan di server dan lain sebagainya, membaca SIMKIM-nya pun dalam hal ini pejabat yang terkait tidak hati-hati sehingga menyampaikan ke publik informasi yang keliru, itu kurang baik," kata Alamsyah.

Hingga medio Januari, Imigrasi dan Menkumham Yasonna Laoly awalnya berkukuh Harun Masiku berada di luar negeri. Imigrasi baru menyampaikan adanya keterlambatan data perlintasan pada 22 Januari, setelah Tempo membeberkan fakta data penerbangan dan rekaman CCTV bahwa Harun sudah kembali ke Tanah Air.

Sebelumnya, anggota Ombudsman Alvin Lie juga menilai temuan tim Kemenkumham itu tak masuk logika. Kata dia, jika terjadi keterlambatan pengiriman data, seharusnya ada warning yang dapat mengingatkan operator. Apalagi ketidaksesuaian data ini terjadi berhari-hari. “Kalau benar seperti itu alangkah mengerikannya. Ratusan ribu orang keluar masuk tapi tidak tahu,” kata Alvin di Semarang, Kamis, 20 Februari 2020.

Menurut dia sistem Imigrasi akan otomatis mencatat kepergian maupun kedatang orang ketika check in di bandara. Data dari airline saat check in tersebut akan langsung terkirim ke Imigrasi negara tujuan maupun negara yang ditinggalkan.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | JAMAL AL NASHR






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

2 hari lalu

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang melayani penerbangan internasional kembali beroperasi. Imigrasi siapkan 12 konter pemeriksaan.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

3 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

7 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

7 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

8 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

9 hari lalu

Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

Kalangan pelaku usaha jasa pengurusan izin tinggal sementara (ITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negera Asing mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas lebih pendek jalur birokrasi


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

10 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.