Draf Omnibus Law, Wakil Ketua DPR: UU Tak Bisa Diubah Pakai PP

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menanggapi kritik atas Pasal 170 Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR.

Politikus Golkar itu menegaskan perubahan undang-undang tak bisa dilakukan dengan peraturan pemerintah atau PP.

"Wah, enggak bisa ini, enggak bisa. Secara normatif, PP enggak bisa ubah UU," kata Aziz kepada pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Menurut Aziz Syamsuddin perubahan UU dengan PP bertentangan dengan filosofi dan sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, suatu aturan tak bisa membatalkan peraturan di atasnya.

Meski begitu, Aziz menuturkan bahwa dia enggan menuding pemerintah bersalah memasukkan susbtansi pasal 170 tadi dalam draf omnibus law yang dipersoalkan publik.

Dia menyatakan bisa saja pemerintah salah ketik ketika menyusun rancangan.

"Saya enggak bisa bilang (pemerintah) salah. Mungkin salah ketik.:

Aziz mengatakan masalah iyu akan dibicarakan dalam pembahasan DPR bersama pemerintah. Apalagi rancangan UU dari pemerintah bersifat usulan sehingga masih bisa berubah.

"Masih dimungkinkan dilakukan perubahan."

Dalam Ayat (1) Pasal 170 Draf Omnibus Law Cipta Kerja tertulis bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja tersebut.

Ayat (2) menyebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ayat (3) tertulis bahwa dalam penerbitan PP pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Ketentuan ini juga disoroti olehdosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti.

Dia menilai pemerintah terkesan memandang hukum sebagai alat pertumbuhan ekonomi sehingga ingin bisa cepat mengubah aturan jika dipandang menghambat investasi.

"Harusnya DPR marah, mau dilangkahi begitu saja oleh pemerintah," kata Bivitri kepada Tempo pada Ahad lalu, 16 Februari 2020.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

10 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

12 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

12 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

14 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

14 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

19 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

21 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

23 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

30 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

38 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik