Draf Omnibus Law Cipta Kerja: Pemerintah Hapus Izin Lingkungan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, pemerintah memunculkan ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan.

    "Izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha," kata Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2020.

    Raynaldo mengatakan perubahan ketentuan ini akan mempersulit upaya melawan perusakan lingkungan. Menurut dia, akses masyarakat terhadap penegakan hukum akan kian sempit.

    Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

    Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Apabila usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. "Ketentuan Pasal 40 dihapus," demikian tertulis dalam RUU Cipta Kerja itu di Pasal 23 angka 19.

    Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika mempertanyakan ketentuan ini. Dia mengatakan dihapuskannya rezim izin ini akan memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia. Padahal ketika masih ada izin lingkungan pun, kata Kardaya, kerusakan lingkungan sudah sangat banyak.

    "Dengan RUU Cipta Kerja ini perusahaan pertambangan ingin lari dari tanggung jawab. Di dunia, mungkin hanya di Indonesia kegiatan pertambangan tidak perlu izin lingkungan," kata politikus Gerindra ini kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.