MK Tolak Uji Materi UU KPK Soal Organ Dewan Pengawas

Reporter

Tim advokasi membawa berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Mereka menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa, Daftar Bukti, serta dokumen lainnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat 2 UU KPK," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Pemohon yang merupakan advokat bernama Martinus Butarbutar dan Risof Mario mendalilkan UU KPK mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat tidak menjelaskan dengan detail kerugian konstitusional yang diderita dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. 

Pasal 37C ayat 2 ini berbicara mengenai organ pelaksana Dewan Pengawas KPK yang dibentuk melalui Peraturan Presiden.

Arief Hidayat mengatakan tidak terlihat hubungan sebab akibat dari berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh pemohon.

Dalam menerangkan kerugian hak konstitusional, pemohon hanya bersandar pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur konsep negara hukum. "Menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional," kata Arief Hidayat.







Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

5 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

7 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

8 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

9 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

9 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

9 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

9 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

10 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

10 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

25 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.