Kapal Cina Masuk ke ZEE, Prabowo Akan Perkuat Alutsista di Natuna

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan memperkuat pertahanan di wilayah perairan Natuna menyusul masuknya kapal-kapal nelayan dan coast guard Cina ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh adalah pembelian dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

    "Yah, meningkatkan pertahanan tentunya ya. Kami perlu modernisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita punya, supaya kita punya kemampuanlah, menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo seusai rapat tertutup dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

    Menurut Prabowo, dalam rapat tertutup itu pemerintah dan DPR sepakat bahwa persoalan kedaulatan tak bisa dinegosiasikan. Dia mengklaim mereka juga sependapat bahwa pertahanan kedaulatan dan kemerdekaan memerlukan investasi.

    "Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan, dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Prabowo pun menekankan, masalah pelanggaran kedaulatan mesti menjadi perhatian pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Apalagi, dia mengimbuhkan, bukan cuma satu negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan di ZEE Indonesia di Natuna.

    "Beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," kata Prabowo, menolak merinci negara mana saja yang dia maksud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.