PDIP Ibaratkan Eks Direktur Jiwasraya Laron di Ketiak Pemerintah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, meyakini Kepala Staf Presiden Moeldoko kecolongan saat merekrut eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo, sebagai tenaga ahli di KSP. Ia justru menuding Harry yang mendekati Istana demi terbebas dari krisis Jiwasraya.

    "Setiap ada kekuasaan baru muncul, ini banyak laron mendekat. Ada yang memang membantu, ada yang memang menempel supaya dilindungi. Dan kasus Pak Harry ini, dia laron bajin*** yang sembunyi ke ketiak kekuasaan," kata Deddy dalam sebuah diskusi Bara Jiwasraya Sampai Istana? di Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 29 Desember 2019.

    Menurut Deddy, sebelum masuk ke KSP, Harry dikenal sebagai orang yang berprestasi karena dianggap berhasil menyelamatkan Jiwasraya. Karena itu, wajar jika Moeldoko kepincut dengan keahliannya di bidang ekonomi. Namun, kata dia, saat itu tidak ada yang tahu jika Harry diduga terlibat dalam korupsi di Jiwasraya.

    "Karena tidak ada yang tahu waktu itu kalau ini sudah menjadi kanker yang ganas. Moeldoko memang tahu? Kemenkeu saja enggak tahu, BUMN tidak tahu, OJK juga tidak beri alert," ucap dia.

    Atas dasar itu, Deddy menampik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap menutup-nutupi kasus ini. "Saya yakin pak Jokowi sangat concern soal ini," tutur Deddy.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah meminta Ditjen Imigrasi mencekal Harry. Selain Harry, ada sembilan orang lain yang dicekal, yaitu HR, DYA, NZ, DW, GL, GR, HD, BT, HS.

    Kejaksaan Agung akan memanggil kesepuluh orang tersebut untuk dimintai keterangan pada Senin, 31 Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020 nanti mereka akan memanggil secara keseluruhan sebanyak 24 orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.