TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, meminta Presiden Joko Widodo segera meneken revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.
Ia mengatakan hal ini diperlukan agar kompensasi bisa menjangkau korban-korban tindak pidana terorisme di masa lalu.
"Kami harapkan revisi PP ini segera selesai dan disahkan, sehingga pembayaran kompensasi dari LPSK kepada para korban segera bisa dilakukan," kata Hasto saat memberi sambutan di acara serah terima bantuan kompensasi bagi empat korban tindak pidana terorisme, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019.
Hasto mengatakan sebagai induk, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sudah cukup progresif melindungi para korban. Namun, secara aturan ini perlu diturunkan lagi lewat PP, agar dapat menjangkau korban secara menyeluruh.
Sebenarnya, pada 1 Maret 2018, Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Namun Hasto mengatakan aturan ini perlu direvisi agar bisa menjangkau korban tindak pidana terorisme di masa lalu.
"Saya dengar sebenarnya revisi sudah selesai dan sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu tanda tangan saja," kata Hasto.
Sejauh ini, Hasto mengatakan LPSK baru bisa membantu meloloskan kompensasi bagi korban terorisme yang terjadi sejak Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 terbit. Aturan itu menyebut kompensasi bisa diberikan pada korban setelah Pengadilan menjatuhkan vonis kepada pelaku teror terkait.
Karena itu, kasus teror yang telah selesai sejak lama, tak masuk ke dalam kriteria. Dibutuhkan instrumen baru agar korban teror di masa lalu juga bisa mendapat kompensasi.
