Ketua MPR Jamin Amandemen UUD 1945 Tak Usik Mekanisme Pilpres

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menjamin bahwa agenda amandemen UUD 1945 tak akan mengusik mekanisme pemilihan presiden atau Pilpres secara langsung yang telah digelar sejak 2004. Hal itu disampaikan Bamsoet di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    "Amendemen ini tidak merubah sistem pemilihan presiden. Perubahan terbatas hanya menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia, tidak merubah sistem politik," ujar Bambang Soesatyo di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng pada Kamis, 10 Oktober 2019.

    Seperti diketahui, PDIP merupakan partai yang paling getol menginginkan amandemen UUD 1945. Agenda itu pula yang menjadi syarat PDIP mendukung Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI. Hari ini, Bamsoet dan sejumlah wakilnya bertemu Megawati untuk meminta masukan soal amandemen UUD 1945.

    "Ibu Mega merupakan presiden mandataris terakhir MPR, tentu kami butuh mendengar pandangan-pandangan beliau," ujar Bamsoet.

    Bekas Ketua DPR RI ini menyebut, semua pihak sepakat memilih demokrasi dengan sistem pemilihan langsung. Dalam amandemen ini, ujar dia, yang ditekankan adalah membuat sebuah haluan atau blue print dalam kehidupan bernegara untuk 50-100 tahun ke depan.

    "Nantinya, visi misi pemimpin mulai dari presiden, hingga kepala daerah harus mengacu pada blue print ini," ujar Bamsoet.

    Selain itu, Bamsoet menjanjikan bahwa MPR akan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat memberi masukan ihwal pembahasan amandemen UUD 1945. "Kami ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstutusi yang akan kita jalankan kedepan," ujar politikus Golkar ini.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.