TEMPO.CO, Jakarta - Mochtar Pabottingi mengingatkan Presiden Jokowi supaya mendengar pendapat yang benar soal kontroversi Perpu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).
"Soal kemana Pak Jokowi harus berpihak? Pak Jokowi harus melihat di mana barisan Orde Baru dan di mana barisan Reformasi," ujar Mantan Peneliti Utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) itu dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Perpu KPK Perlu?' di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat lalu, 4 Oktober 2019.
Mochtar menuturkan bahwa barisan Orba banyak bercokol di parlemen. "Barisan yang tidak punya prinsip, tak punya ideologi, rata-rata bajing loncat."
Maka dia meminta Jokowi tak mendengarkan mereka dan mengabaikan penolakan parlemen atas penerbitan Perpu KPK.
"Kalau Pak Jokowi mengeluarkan perpu, semua akan kembali ke Pak Jokowi karena mereka memang bajing loncat. Tidak usah takut."
Penulis buku 'Burung-burung Cakrawala' tersebut juga berharap Jokowi mendengar suara-suara pihak yang memperjuangkan reformasi. Mochtar menyebut KPK salah satunya.
"KPK itu pilar reformasi, kalau dihilangkan, bubar habis reformasi. Tidak ada beda dengan Orde Baru," tuturnya.
Sejumlah tokoh politik dan hukum mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati jika akan mengeluarkan Perpu KPK. Kalau salah memutuskan Jokowi bisa dimakzulkan dengan alasan pelanggaran undang-undang.
PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah terang-terangan menolak keras rencana Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat Presiden Jokowi akan tetap mempertimbangkan pandangan partai dalam soal penerbitan Perpu KPK. Menurut dia, Jokowi juga butuh dukungan kuat dari parlemen.
"Minimal ada dukungan parpol. Jokowi tak akan keluarkan perpu jika semua parpol menolak. Jokowi butuh dukungan penuh parlemen untuk merealisasikan janji politiknya di periode kedua," ujar Adi Prayitno pekan lalu.
