Soal Perpu KPK, Mochtar Sebut Ada Barisan Orba dan Reformasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla segera berakhir. Jokowi bersama Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden-wapres periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla segera berakhir. Jokowi bersama Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden-wapres periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mochtar Pabottingi mengingatkan Presiden Jokowi supaya mendengar pendapat yang benar soal kontroversi Perpu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

    "Soal kemana Pak Jokowi harus berpihak? Pak Jokowi harus melihat di mana barisan Orde Baru dan di mana barisan Reformasi," ujar Mantan Peneliti Utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) itu dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Perpu KPK Perlu?' di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat lalu, 4 Oktober 2019.

    Mochtar menuturkan bahwa barisan Orba banyak bercokol di parlemen. "Barisan yang tidak punya prinsip, tak punya ideologi, rata-rata bajing loncat."

    Maka dia  meminta Jokowi tak mendengarkan mereka dan mengabaikan penolakan parlemen atas penerbitan Perpu KPK.

    "Kalau Pak Jokowi mengeluarkan perpu, semua akan kembali ke Pak Jokowi karena mereka memang bajing loncat. Tidak usah takut."

    Penulis buku 'Burung-burung Cakrawala' tersebut juga berharap Jokowi mendengar suara-suara pihak yang memperjuangkan reformasi. Mochtar menyebut KPK salah satunya.

    "KPK itu pilar reformasi, kalau dihilangkan, bubar habis reformasi. Tidak ada beda dengan Orde Baru," tuturnya.

    Sejumlah tokoh politik dan hukum mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati jika akan mengeluarkan Perpu KPK. Kalau salah memutuskan Jokowi bisa dimakzulkan dengan alasan pelanggaran undang-undang.

    PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah terang-terangan menolak keras rencana Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat Presiden Jokowi akan tetap mempertimbangkan pandangan partai dalam soal penerbitan Perpu KPK. Menurut dia, Jokowi juga butuh dukungan kuat dari parlemen.

    "Minimal ada dukungan parpol. Jokowi tak akan keluarkan perpu jika semua parpol menolak. Jokowi butuh dukungan penuh parlemen untuk merealisasikan janji politiknya di periode kedua," ujar Adi Prayitno pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.