Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

image-gnews
Sukarno dan Soeharto
Sukarno dan Soeharto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 12 Maret, 58 tahun lalu, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Indonesia oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Jenderal TNI AH Nasution. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Sukarno, Presiden Pertama RI dan dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret atau sering disebut Supersemar oleh Sukarno menjadi awal transisi kekuasaan. Dikutip dari buku Misteri Supersemar, surat perintah itu berisi instruksi dari Sukarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib saat itu, Soeharto untuk mengatasi situasi dan kondisi yang tidak stabil dengan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu.

Berikut tiga poin penting Supersemar:

  1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

  3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Setelah ditandatanganinya Supersemar, Soeharto membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang G30S dan menangkap 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S. Seharusnya, setelah PKI dibubarkan dan pendukungnya ditangkap dan ditahan serta keamanan sudah stabil, maka pemegang Supersemar tidak lagi memiliki wewenang lagi.

Namun, MPRS justru mengukuhkan Supersemar sebagai Tap. No. IX/MPRS/1966 dalam sidang 20 Juni sampai 5 Juli 1966 sehingga Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya. Satu tahun kemudian, melalui, tepatnya 7 Maret 1967, melalui Sidang Istimewa MPRS dikeluarkanlah Tap. No. XXXIII/MPRS/1967.

Ketetapan ini mencabut Sukarno dari jabatan presiden Indonesia. Adapun, keputusan itu berisi:

  1. Mencabut kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Sukarno

  2. Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno dengan segala kekuasaannya sesuai UUD 1945

  3. Mengangkat pengemban Tap Nomor IX/MPRS/1966 tentang supersemar itu sebagai pejabat Presiden hingga terpilihnya Presiden menurut hasil pemilihan umum.

Setelahnya, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai Presiden melalui hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS NO. XLIV/MPRS/1968).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan catatan Tempo, di awal Orde Baru ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi pemerintah Soeharto, mulai dari hiperinflasi, lonjakan utang luar negeri, tingginya defisit anggaran, meroketnya harga kebutuhan pokok, hingga pendapatan per kapita yang rendah. Krisis ekonomi saat itu adalah warisan dari pemerintahan Soekarno yang menerapkan sistem ekonomi terpimpin.

Warisan krisis ekonomi berupa hiperinflasi yang dimaksud adalah ketika angka laju kenaikan harga mencapai 635 persen pada 1966. Selain itu, anggaran belanja negara tercatat kebanyakan digunakan untuk membiayai proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia dan lain-lain.

Presiden Soeharto kemudian menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi jangka pendek dan panjang. Kebijakan jangka pendek meliputi upaya stabilisasi moneter dan inflasi, rehabilitasi infrastruktur dan produksi hingga menjamin ketersediaan harga kebutuhan pokok.

Sedangkan kebijakan jangka panjang mencakup pembuatan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita). Selain itu digenjot pembangunan sektor strategis dengan melibatkan BUMN pertanian, migas, listrik dan lain-lain serta pemberian berbagai insentif bagi sektor swasta.

Namun, melejitnya pertumbuhan ekonomi pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Beberapa di antaranya yakni kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, merebaknya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan tingginya ketergantungan atas utang luar negeri.

Hal ini berbarengan dengan datangnya krisis moneter dan keuangan Asia pada 1997 dan 1998 yang turut berdampak buruk ke Indonesia. Seketika rupiah jeblok, inflasi melambung dan terjadi gagal bayar perbankan dan memicu perlambatan ekonomi.

Atas saran dari IMF, Soeharto kemudian memangkas subsidi energi dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 per liter. Keputusan itu sontak menyulut aksi penolakan dari mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia.

Karena ketidakpuasan rakyat dan mahasiswa, akhirnya muncul demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat memprotes pemerintah. Situasi semakin memanas hingga akhirnya terjadi peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Presiden Soeharto lengser pada 12 Mei 1998. Hal ini sekaligus menjadi pertanda berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan era reformasi.

HATTA MUARABAGJA I  YOLANDA AGNE | AVIT HIDAYAT | HENDRIK KHOIRUL | RR ARIYANI | MICHELLE GABRIELA | M. RIZQI AKBAR

Pilihan Editor: 58 Tahun Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, Apa Isinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

56 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

2 hari lalu

Dewan Pertimbangan Agung hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA karena memboroskan anggaran negara.
Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

Dewan Pertimbangan Agung. lembaga di era Orde Baru dihidupkan lagi setelah Jokowi merevisi UU Dewan Pertimbangan Presiden. Didukung Prabowo Subianto.


Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama

2 hari lalu

Jajaran Menteri Kabinet Djuanda berfoto bersama Presiden Sukarno. Wikipedia
Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama

Terbentuknya kabinet zaken tak terlepas dari perubahan politik di akhir era Demokrasi Liberal dan awal era Demokrasi Terpimpin.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

3 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Bukan Hanya Donald Trump, Sukarno Juga Pernah Alami 7 Kali Percobaan Pembunuhan

9 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Bukan Hanya Donald Trump, Sukarno Juga Pernah Alami 7 Kali Percobaan Pembunuhan

Penembakan Eks Presiden AS Donald Trump kena bagian telinga kanan saat berkampanye. Percobaan pembunuhan pernah beberapa kali dialami Sukarno.


Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

9 hari lalu

Prajurit TNI bersiap mengikuti apel bersama Kepolisian dan Satpol PP di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Apel digelar dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Wilayah DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

Wacana agar prajurit TNI diperbolehkan kembali terlibat di dalam kegiatan bisnis muncul kembali.


Kisah Lidah Api Tugu Monas yang Dilapisi Emas

10 hari lalu

Bendera Merah Putih raksasa berkibar yang dipersiapkan untuk HAri Bela Negara di tugu Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Muhammad Adimaja
Kisah Lidah Api Tugu Monas yang Dilapisi Emas

Proses pembangunan Tugu Monas, pada lidah apinya terbuat dari bahan marmer dari Italia dan emas yang dilapisi seberat 35 kilogram


Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

14 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

Pakar mengkritik perubahan UU tentang Wantimpres. Langkah kembali ke era Orde Baru.


Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

22 hari lalu

Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama. Sejak dilantik, Soekanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional. Wikipedia
Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

Jenderal Pol Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama pada 1945-1959. Ia menolak penggabungan Polri dan TNI jadi ABRI.