Ngabalin Minta Mahasiswa Tak Mengancam Jokowi soal Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (kiri) memberi penjelasan dalam Diskusi Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK di Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019. Diskusi yg dihadiri pengamat, praktisi hukum, perwakilan partai dan masyarakat umum ini ingin memberikan masukan kepada pemerintah atas UU KPK yang telah disetujui DPR.  ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (kiri) memberi penjelasan dalam Diskusi Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK di Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019. Diskusi yg dihadiri pengamat, praktisi hukum, perwakilan partai dan masyarakat umum ini ingin memberikan masukan kepada pemerintah atas UU KPK yang telah disetujui DPR. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa tidak memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, memberikan ancaman kepada presiden itu tidak baik.

    "Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus," kata Ngabalin di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

    Ngabalin meminta mahasiswa tidak menggunakan emosi ketika berdiskusi, melainkan menggunakan hati nurani dan pikiran. Ia berkata menerbitkan perpu merupakan hak prerogatif presiden.

    Ia mengatakan Jokowi saat ini belum memutuskan untuk menerbitkan perpu atau menolak usul tersebut. Menurutnya Jokowi masih mendengarkan berbagai macam masukan dari banyak pihak. "Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, kasih ruang dan waktu," kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Trisaksi Dino Ardiansyah mendesak Jokowi segera menerbitkan perpu. Mahasiswa, kata dia, memberikan tenggat penerbitan Perpu KPK hingga 14 Oktober 2019.

    Dino mengatakan mahasiswa bakal kembali turun berdemonstrasi bila desakan ini tidak dipenuhi. Mahasiswa yang turun, kata dia, bakal lebih banyak. "Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu,” kata dia bersama perwakilan mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta, hari ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.