Soal Perpu KPK, PDIP: Jangan Jebak Jokowi Jadi Inkonstitusional

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK masih ditentang politikus DPR.

    Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta Presiden Jokowi tak hanya mendengar para pembisiknya terkait rencana penerbitan Perpu KPK.

    "Kami minta DPR juga dilibatkan. DPR ini yang paling matang berdemokrasi, tahu aturan main," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.

    Arteria juga mengimbau para pembisik Jokowi untuk mendengar bahwa DPR, klaim Arteria, tidak bermaksud melemahkan KPK dengan revisi UU KPK. "Jangan sampai presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional," ujar Arteria.

    Walaupun Perpu memang hak konstitusional presiden, ujar Arteria, keputusan tersebut harus ada legal basisnya dan rasio logisnya harus juga dipenuhi. "Pertanyaannya apakah kondisi objektif saat ini mewajibkan seorang presiden untuk menerbitkan Perpu?" ujar dia.

    Politikus PDIP meminta Jokowi membiarkan UU KPK ini diberlakukan dulu alias tidak dikeluarkan Perpu untuk menganulir UU ini. "Nikmati dulu undang-undangnya, sekalipun ada daya rusaknya terhadap sistem penegakan hukum, nah ini yang dijadikan bukti nantinya untuk kita ajukan kepada MK," ujar Arteria.

    Menurut Arteria, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak biaa didikte-dikte dengan mengatasnamakan rakyat. "Kami ini (DPR) juga wakil rakyat. RUU sudah disahkan DPR, hasil dari dialektika politik dan dialektika kebangsaan antara DPR dan pemerintah sebagai wujud daulat rakyat," ujar Arteria.

    Sampai saat ini, PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah menolak keras dikeluarkannya Perpu KPK. Begitupula beberapa partai pendukung Jokowi lainnya. Sikap partai ini bertolak belakang dengan mahasiswa dan pegiat hukum yang menanti-nanti Jokowi mengeluarkan Perpu.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin berharap Jokowi mengeluarkan Perpu dan mengabaikan PDIP untuk mencegah terjadinya demonstrasi besar-besaran lagi dari rakyat dan mahasiswa.

    "Mengabaikan PDIP itu mudharat-nya kecil, kalau mengabaikan rakyat, mudharat-nya besar. Jokowi bisa goyang," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.