Soal Perpu KPK, PDIP: Jangan Jebak Jokowi Jadi Inkonstitusional

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK masih ditentang politikus DPR.

Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta Presiden Jokowi tak hanya mendengar para pembisiknya terkait rencana penerbitan Perpu KPK.

"Kami minta DPR juga dilibatkan. DPR ini yang paling matang berdemokrasi, tahu aturan main," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.

Arteria juga mengimbau para pembisik Jokowi untuk mendengar bahwa DPR, klaim Arteria, tidak bermaksud melemahkan KPK dengan revisi UU KPK. "Jangan sampai presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional," ujar Arteria.

Walaupun Perpu memang hak konstitusional presiden, ujar Arteria, keputusan tersebut harus ada legal basisnya dan rasio logisnya harus juga dipenuhi. "Pertanyaannya apakah kondisi objektif saat ini mewajibkan seorang presiden untuk menerbitkan Perpu?" ujar dia.

Politikus PDIP meminta Jokowi membiarkan UU KPK ini diberlakukan dulu alias tidak dikeluarkan Perpu untuk menganulir UU ini. "Nikmati dulu undang-undangnya, sekalipun ada daya rusaknya terhadap sistem penegakan hukum, nah ini yang dijadikan bukti nantinya untuk kita ajukan kepada MK," ujar Arteria.

Menurut Arteria, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak biaa didikte-dikte dengan mengatasnamakan rakyat. "Kami ini (DPR) juga wakil rakyat. RUU sudah disahkan DPR, hasil dari dialektika politik dan dialektika kebangsaan antara DPR dan pemerintah sebagai wujud daulat rakyat," ujar Arteria.

Sampai saat ini, PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah menolak keras dikeluarkannya Perpu KPK. Begitupula beberapa partai pendukung Jokowi lainnya. Sikap partai ini bertolak belakang dengan mahasiswa dan pegiat hukum yang menanti-nanti Jokowi mengeluarkan Perpu.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin berharap Jokowi mengeluarkan Perpu dan mengabaikan PDIP untuk mencegah terjadinya demonstrasi besar-besaran lagi dari rakyat dan mahasiswa.

"Mengabaikan PDIP itu mudharat-nya kecil, kalau mengabaikan rakyat, mudharat-nya besar. Jokowi bisa goyang," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2019.






Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

17 menit lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

1 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

1 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

1 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

2 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

2 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

3 jam lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

3 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

3 jam lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

3 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau