RKUHP Ditunda, Pengamat: Itu Respons Politik atau Substantif?

Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. Dalam keterangan persnya Presiden meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan bahwa masyarakat perlu mencermati sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penundaan pengesahan RKUHP. "Yang paling penting dicermati dari sikap Pak Jokowi itu adalah ini respons politik atau substantif," kata Ray saat dihubungi Tempo, Sabtu 21 September 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode 2014-2019.

Menurut Ray, bila sikap Presiden Jokowi merupakan respons politik, maka nasib RKUHP tidak akan jauh berbeda dengan revisi UU KPK. Respons politik itu artinya Jokowi akan memperlakukan RKUHP sama dengan RUU KPK. “Pilihannya kan sama ditunda. Jadi ini bisa jadi bukan substansinya yang mau mereka ubah, tapi waktu pembahasannya saja yang berbeda."

Ray menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga pernah memerintahkan penundaan RUU KPK pada 2017. Namun nyatanya, undang-undang penuh kontroversi itu tetap diteken sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis. Berkali-kali Jokowi mengatakan itu hak inisiatif DPR. “Ya kalo Jokowi enggak setuju kan juga nggak bisa dibahas undang-undang itu."

Dengan demikian, kata Ray, masyarakat Indonesia perlu berhati-hati dengan tanggapan pemerintah mengenai RKUHP. "Masyarakat harus hati-hati karena kalimat yg dipakai Pak Jokowi adalah ditunda."

GALUH PUTRI RIYANTO






Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

15 menit lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

18 menit lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

25 menit lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

1 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

2 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

4 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

4 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

4 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

5 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

5 jam lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.