Penyidik KPK menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam OTT Jaksa Kejati, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tak hanya menjerat penyelenggara negara di bidang eksekutif dan legislatif. Tapi juga aparat hukum. Hakim, jaksa, dan panitera tak luput dari jeratnya. Yang paling anyar adalah OTT jaksa Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas. Asisten Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, diringkus pada 28 Juni 2019.
Ketiganya tersangka suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019. Berikut daftar aparat hukum lainnya yang pernah berurusan dengan KPK:
OTT di Pengadilan Negeri Balikpapan KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat sebagai tersangka suap penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada 2018.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan Kayat disangka menerima janji Rp 500 juta untuk memutus bebas terdakwa pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Balikpapan Sudarman. Kayat mendapatkan janji itu dari Sudarman melalui kuasa hukumnya, Jhonson Siburian.
OTT Kejaksaan Tinggi Bengkulu Dalam kasus yang terjadi pada 2017, KPK menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka. Mereka adalah Kasie III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba, pejabat pembuat komitmen di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari (AAN) dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi (MSU). Kasus suap ini terkait dengan pengumpulan bukti dan keterangan dalam sejumlah proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.
OTT Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba terbukti menerima suap sebesar Sin$280 ribu dari Direktur PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi dalam korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara. Uang diberikan kepada Merry untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan KPK menetapkan dua hakim PN Jakarta Selatan, R. Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka suap terkait gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).
Selain kedua hakim PN Jaksel, panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, advokat Arif Fitrawan, dan pihak swasta Martin P. Silitonga juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dua hakim PN Jaksel dan panitera pengganti PN Jaktim yang terjaring OTT KPK itu diduga menerima suap sebesar Sin$47 ribu dari Martin P Silitonga lewat Arif terkait gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara
6 jam lalu
Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara
JPU Kejagung menuntut eks Anggota III BPK Achsanul Qosasi dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Komisi Yudisial Gelar Sidang Kode Etik dan Perilaku Hakim, dari yang Selingkuh hingga Terima Suap
12 jam lalu
Komisi Yudisial Gelar Sidang Kode Etik dan Perilaku Hakim, dari yang Selingkuh hingga Terima Suap
Komisi Yudisial mengumumkan jenis pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ada yang diberhentikan tidak dengan hormat.
Komisi Yudisial Rekomendasikan 33 Hakim Diberi Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
19 jam lalu
Komisi Yudisial Rekomendasikan 33 Hakim Diberi Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Komisi Yudisial usulkan 8 hakim dijatuhi sanksi berat; 5 hakim sanksi sedang; dan 17 hakim diberi sanksi ringan. "
Kejati Bali Limpahkan Berkas Bendesa Adat Bali ke Pengadilan, Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan
2 hari lalu
Kejati Bali Limpahkan Berkas Bendesa Adat Bali ke Pengadilan, Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan
Kejati belum menemukan adanya korban lain dalam kasus pemerasan oleh bendesa adat Berawa itu.
Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus
5 hari lalu
Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus
Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
6 hari lalu
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
Suharto menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 April 2024.
Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim
13 hari lalu
Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim
Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.
Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali
13 hari lalu
Kejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali
Kejati Bali menyatakan masih mendalami kasus pemerasan yang diduga dilakukan Bendesa Adat Bali.
KY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
13 hari lalu
KY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelangaran kode etik hakim karena ditraktir pengacara
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
13 hari lalu
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
