Kivlan Zen Akan Ajukan Penangguhan Penahanan kepada Polri

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Kamis, 30 Mei 2019, saat hendak dikirim ke Rutan POM Kodam Jaya, Guntur, Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    Tersangka kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Kamis, 30 Mei 2019, saat hendak dikirim ke Rutan POM Kodam Jaya, Guntur, Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara tersangka kepemilikan senjata ilegal Kivlan Zen, Burhanuddin mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya mantan kepala staf Kostrad itu.  Surat permohonan secara resmi akan diserahkan kepada Polda Metro Jaya, Senin, 3 Juni 2019.

    "Hari ini kami mengajukan penangguhan secara resmi. Ini baru saya jalan ke polda," ujar Burhanuddin saat dihubungi, Senin, 3 Juni 2019.

    Pertimbangan permohonan penangguhan penahanan, kata dia, mengikuti persyaratan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, salah satu persyaratan itu adalah ada penjamin. "Nanti setelah kami ajukan baru disebutkan (nama penjamin). Salah satunya pihak keluarga."

    Kivlan telah ditahan di Rutan POM Kodam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan sejak 30 Mei 2019. Dia dibidik dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

    Baca juga: Kasus Kivlan Zen, Jaksa Agung: Kami Sudah Tahu Pembicaraan Mereka

    Kivlan Zen dibidik dengan undang-undang karena disangka memiliki dan menguasai senjata api sehubungan dengan enam tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.

    Keenam tersangka disebut menunggangi kerusuhan 22 Mei untuk melakukan aksinya. Mereka memiliki peran berbeda mulai dari penjual senjata api hingga perekrut eksekutor dan eksekutor. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.