Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Soal Rekomendasi Ijtima Ulama III: Tanya ke Ahli Hukum

image-gnews
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat memotong rambut di Rumah Cukur Ko Tang, Pasar Glodok, Jakarta Barat, Senin, 29 April 2019. Kegiatan Sandiaga mengisi waktu luang menunggu rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 salah satunya memotong rambut di Rumah Cukur legendaris di daerah Glodok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat memotong rambut di Rumah Cukur Ko Tang, Pasar Glodok, Jakarta Barat, Senin, 29 April 2019. Kegiatan Sandiaga mengisi waktu luang menunggu rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 salah satunya memotong rambut di Rumah Cukur legendaris di daerah Glodok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno tak banyak berkomentar ihwal hasil Ijtima Ulama III yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 1 Mei 2019.

Baca: Prabowo Hadiri Ijtima Ulama di Bogor, Sandiaga Pilih ke Padang

Sandiaga hanya mengatakan bahwa para ulama perlu diberi ruang dan nasihatnya mesti diperhatikan. "Ulama adalah panutan. Masukan para ulama kita, tentunya elite harus memperhatikan," kata Sandiaga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Sandiaga mengatakan bahwa para umaro (pemimpin) dan ulama harus bersanding. Menurut dia, Indonesia akan menjadi negara yang berhasil jika pemimpin dan ulamanya bersanding.

Meski begitu, Sandiaga lagi-lagi enggan menanggapi saat ditanya isi poin rekomendasi Ijtima Ulama agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mendiskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sandiaga mengatakan dirinya bukan ahli hukum yang bisa mengomentari masalah itu. "Saya enggak punya kompetensi untuk ini. Lebih baik diarahkan ke ahli-ahli hukum," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sandiaga mengatakan yang terpenting adalah bagaimana hasil Pemilu 2019 bisa diterima seluruh masyarakat sebagai proses demokrasi yang jujur dan adil. Sedangkan sejauh ini, kata dia, yang menyatakan ada kecurangan pemilu bukan hanya kubu 02 melainkan juga kubu 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sandiaga mengatakan banyaknya kecurangan amat memprihatinkan lantaran pemilu kali ini menghabiskan anggaran besar. "Puluhan triliun sudah kita gelontorkan untuk pemilu," kata dia. Dana untuk Pemilu 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah Rp 25,59 triliun.

Sandiaga tak menjelaskan lebih lanjut soal hasil Ijtima Ulama. Dia malah mengalihkan topik menyoal sistem aplikasi KPU untuk pelaporan dana kampanye yang menurutnya belum maksimal. Akibatnya, kata Sandiaga, proses pembuatan laporan dana kampanye dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama.

Simak juga: Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu

"Untuk yang simple seperti laporan keuangan, kebetulan saya mengerti laporan keuangan, ini belum bisa dilakukan secara optimal. Ini menjadi catatan tersendiri yang sangat kami prihatinkan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.