Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Soal Rekomendasi Ijtima Ulama III: Tanya ke Ahli Hukum

image-gnews
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat memotong rambut di Rumah Cukur Ko Tang, Pasar Glodok, Jakarta Barat, Senin, 29 April 2019. Kegiatan Sandiaga mengisi waktu luang menunggu rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 salah satunya memotong rambut di Rumah Cukur legendaris di daerah Glodok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat memotong rambut di Rumah Cukur Ko Tang, Pasar Glodok, Jakarta Barat, Senin, 29 April 2019. Kegiatan Sandiaga mengisi waktu luang menunggu rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 salah satunya memotong rambut di Rumah Cukur legendaris di daerah Glodok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno tak banyak berkomentar ihwal hasil Ijtima Ulama III yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 1 Mei 2019.

Baca: Prabowo Hadiri Ijtima Ulama di Bogor, Sandiaga Pilih ke Padang

Sandiaga hanya mengatakan bahwa para ulama perlu diberi ruang dan nasihatnya mesti diperhatikan. "Ulama adalah panutan. Masukan para ulama kita, tentunya elite harus memperhatikan," kata Sandiaga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Sandiaga mengatakan bahwa para umaro (pemimpin) dan ulama harus bersanding. Menurut dia, Indonesia akan menjadi negara yang berhasil jika pemimpin dan ulamanya bersanding.

Meski begitu, Sandiaga lagi-lagi enggan menanggapi saat ditanya isi poin rekomendasi Ijtima Ulama agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mendiskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sandiaga mengatakan dirinya bukan ahli hukum yang bisa mengomentari masalah itu. "Saya enggak punya kompetensi untuk ini. Lebih baik diarahkan ke ahli-ahli hukum," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sandiaga mengatakan yang terpenting adalah bagaimana hasil Pemilu 2019 bisa diterima seluruh masyarakat sebagai proses demokrasi yang jujur dan adil. Sedangkan sejauh ini, kata dia, yang menyatakan ada kecurangan pemilu bukan hanya kubu 02 melainkan juga kubu 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sandiaga mengatakan banyaknya kecurangan amat memprihatinkan lantaran pemilu kali ini menghabiskan anggaran besar. "Puluhan triliun sudah kita gelontorkan untuk pemilu," kata dia. Dana untuk Pemilu 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah Rp 25,59 triliun.

Sandiaga tak menjelaskan lebih lanjut soal hasil Ijtima Ulama. Dia malah mengalihkan topik menyoal sistem aplikasi KPU untuk pelaporan dana kampanye yang menurutnya belum maksimal. Akibatnya, kata Sandiaga, proses pembuatan laporan dana kampanye dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama.

Simak juga: Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu

"Untuk yang simple seperti laporan keuangan, kebetulan saya mengerti laporan keuangan, ini belum bisa dilakukan secara optimal. Ini menjadi catatan tersendiri yang sangat kami prihatinkan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

18 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

3 hari lalu

Suasana arus puncak mudik lebaran di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

5 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

7 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

9 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.