Jadi Terdakwa Suap Meikarta, Neneng Hasanah Kapok Jadi Bupati

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa suap perizinan proyek Meikarta Neneng Hasanah Yasin menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Rabu, 20 Maret 2019. ANTARA

    Terdakwa suap perizinan proyek Meikarta Neneng Hasanah Yasin menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Rabu, 20 Maret 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa perkara suap yang juga Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin mengaku menyesal telah menerima suap terkait proyek perizinan pembangunan Kawasan Meikarta dan merasa kapok telah menjadi bupati.

    Baca juga: Suap Meikarta, Kenapa KPK Pikir-pikir Atas Vonis Billy Sindoro?

    "Saya sudah mengundurkan diri tapi SK (surat keputusan) dari Kemendagri nya belum turun," kata Neneng sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara suap perizian proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 10 April 2019.

    Neneng mengaku kapok menjadi kepala daerah saat ditanya pengacaranya dan juga tak mau lagi terlibat di urusan partai politik.

    Karier Neneng di pemerintahan, ia rintis sebagai kader Partai Golkar. "Apakah mau kembali menjadi bupati?," tanya pengacara.

    "Tidak ingin," kata Neneng sambil menangis.

    Neneng pun mengakui perbuatannya. Dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. "Sangat besar (penyesalan). Intinya saya merasa bersalah," kata Neneng.

    Baca juga: Jalani Persidangan Suap Meikarta, Bupati Neneng Izin Bersalin

    Neneng diduga telah menerima uang suap sebesar Rp 10 miliar dari Lippo untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

    Sebelumnya, Neneng menjabat selama dua periode sebagai Bupati Bekasi dan ia beserta sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terseret kasus suap tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.