Hidayat Nur Wahid Ingatkan Peran Muhammadiyah dalam Perumusan Pancasila

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di ruang kerjanya Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di ruang kerjanya Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.

    INFO NASIONAL - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (BEM PTMI) menggelar silaturahmi kerja nasional (Silaknas) di Surabaya, Jawa Timur pada 8-13 April 2019. Kegiatan yang rencananya diikuti sekitar 120 BEM PTMI itu, akan merumuskan masalah-masalah keislaman, keindonesiaan, dan keumatan. Untuk merumuskan dan mendapat masukan mengenai masalah yang ada, selain menghadirkan pengurus Muhammadiyah, panitia acara juga mengundang tokoh-tokoh nasional dan para akademisi.

    Pada 5 April 2019, panitia acara yang terdiri dari Koordinator BEM PTMI Rahmat Syarief,  Pengurus Pusat BEM PTMI Sigit Hartono, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Firdaus Su’udi, dan mahasiswa Univeristas Prof. Dr. Hamka Arif Hakim, menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) di ruang kerjanya Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta.  “Kedatangan kami mengundang bapak hadir dalam acara Silaknas BEM PTMI. Kami ingin mendapat masukan dari bapak,” kata Rahmat.

    Mendapat undangan dari generasi muda Muhammadiyah, HNW merespon dengan baik. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu menyanggupi hadir dalam acara yang digelar di kota pahlawan itu. Kepada mereka, dia berpesan agar generasi muda yang masih mempunyai semangat tinggi dan tidak kenal lelah untuk berdisplin dalam kehidupan. “Kita dalam setiap kegiatan harus selalu on time. Sikap disiplin dan tepat waktu membentuk jiwa yang tangguh. Kedisiplinan berpengaruh dan terkait dengan banyak hal,” ujar HNW.

    Sebagai organisasi yang besar, Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu menginginkan agar Muhammadiyah bahu membahu dengan organisasi lain demi kebaikan bangsa dan negara. Sebagai organisasi yang mempunyai puluhan juta anggota, diharapkan Muhammadiyah membimbing umatnya dalam menentukan pilihan saat pemilu. Ini ditekankan agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Diingatkan, dalam pemilu, soal kalah dan menang itu hal yang biasa karena semua pilihan ada resikonya. “Setelah pemilu semua kembali seperti semula,” ucapnya.

    Semua mengakui peran organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Disampaikan HNW kepada pengurus BEM PTMI, bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Saat merumuskan Pancasila, ada tokoh-tokoh dari Muhammadiyah seperti Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Kahar Muzakir.  Lebih lanjut dipaparkan, bangsa Indonesia dari  22 Juni 1945 hingga 17 Agustus 1945 memiliki ideologi Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.

    Pada tanggal 18 Agustus 1945, ada tokoh dari Indonesia Timur yang keberatan dengan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Mereka lewat Wakil Presiden Mohammad Hatta melobi agar tujuh kata dalam sila pertama dihilangkan. “Keberatan itu akhirnya diterima oleh Panitia 9 dari kalangan umat Islam,” tuturnya.

    Dari sikap tersebut, HNW menyebut tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut menyelesaikan masalah dari sesuatu yang sudah disepakati. Dari sejarah yang mendahulukan kepentingan bangsa seperti dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, HNW berharap agar generasi muda dari organisasi berlambang matahari itu meneladani para pendahulu. “Mereka menyelamatkan bangsa,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, HNW juga mengingatkan akan masalah globalisasi. Dia meminta agar mereka mampu berpikir dan bertindak global. Ini ditekankan agar generasi muda mampu menjawab tantangan ke depan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.