Buya Syafii: Bodohnya Ulama Kalau Mau Jadi Rebutan Para Capres

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cendekiawan Muslim Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii | Pribadi Wicaksono | Tempo

    Cendekiawan Muslim Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii | Pribadi Wicaksono | Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Cendekiawan Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii melontarkan kritiknya atas fenomena calon presiden yang berebut dukungan ulama demi mendongkrak elektabilitasnya dalam pemilu 2019.

    Baca juga: Buya Syafii dan Mahfud MD Sebut Golput Merugikan

    "Bodohnya ulama itu kalau mau jadi rebutan para capres," ujar Buya ditemui di sela Pelatihan Pengawas Sekolah Program memperkuat Peran Auditor dan Pengawas Sekolah dalam Mempromosikan Toleransi dan Mulikulturalisme di Sekolah, di Yogyakarta Senin 25 Maret 2019.

    Jelang pemilu 2019 yang diikuti dua pasangan capres Joko Widodo- Maruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, fenomena gerakan mencari dukungan dari kalangan ulama gencar dilakukan dua kubu. Saling klaim dukungan juga menjadi hal yang kerap dilakukan untuk mendulang elektabilitas tiap calon.

    "Kenapa mereka (ulama) mau jadi mainan politik?" ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu heran.

    Buya menambahkan seharusnya ulama dengan posisinya bisa berperan sebagai layaknya seorang ulama.

    "Seharusnya ulama itu kan jadi penjaga moral, penjaga persatuan dan penjaga hidup yang bermartabat, kan begitu (perannya)," ujar Buya.

    Baca juga: Buya Syafii Soal Bahar bin Smith: Dakwah Menghina Tak Beradab

    Buya Syafii menilai ketika ulama sudah terseret politik dan bahkan mau jadi mainan kepentingan elit dan partai politik sebenarnya para ulama itu sedang menggadaikan profesi mereka.

    "Itu sama saja menggadaikan eksitensi mereka sendiri," ujar Buya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.