TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Barhakam Polri Komisaris Jenderal Mohammad Fadil Imran mengimbau masyarakat menjadikan Pemilu 2019 sebagai pengalaman untuk menerima hasil Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, terjadi kericuhan massa aksi demonstrasi menjelang pengumuman hasil Pemilu.
"Pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat pilihan rakyat," ujar Fadil dalam keterangannya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024.
Meski demikian, Fadil memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif. "Situasi sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran Alhamdulillah situasi kondusif," kata dia.
Fadil mengatakan jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan, masyarakat dapat menempuh jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dia mengklaim, Polri juga juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pemilu.
Ditanya kemungkinan massa aksi ricuh seperti Pemilu lalu, Fadil mengklaim pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan mengidentifikasi kondisi di lapangan. Dia juga memastikan, Polri akan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif.
Fadil juga memastikan, beberapa titik pengamanan akan sama seperti Pemilu 2019, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Mahkamah Konstitusi, dan DPR.
Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu, 20 Maret 2024, massa dari berbagai elemen akan menggelar aksi demonstrasi. Salah satunya berasal dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar. Mereka akan melakukan aksi pada Rabu, 20 Maret 2024. Aksi akan digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Selain demonstasi tersebut, sehari sebelumnya pada Selasa, 19 Maret akan ada aksi serupa di depan Gedung DPR RI. Bedanya, aksi ini akan dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR. Aksi demonstrasi ini dikonfirmasi oleh Presidium GPKR sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Sementara itu, pada hari ini, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko memimpin unjuk rasa di depan gedung KPU.
AMELIA RAHIMA
Pilihan Editor: Suara Partai Golkar Naik Signifikan di Pemilu 2024, Apakah Karena Efek Jokowi?
