Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OTT Romahurmuziy, Akbar Tandjung: Ada Efek Kepada PPP

image-gnews
Ketum PPP, Romahurmuziy (dua dari kiri), menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT KPK di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Saat digiring masuk ke gedung KPK, Romy hanya menunduk dan tak mau memperlihatkan wajahnya, apalagi berbicara kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto
Ketum PPP, Romahurmuziy (dua dari kiri), menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT KPK di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Saat digiring masuk ke gedung KPK, Romy hanya menunduk dan tak mau memperlihatkan wajahnya, apalagi berbicara kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku kaget mendengar kabar operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur.

Baca juga: OTT Romahurmuziy, Ketua KPK: Uangnya Tidak Banyak tapi...

"Pas ditangkap kaget aja ya, tapi sudah kenyataannya tentu saja kita serahkan kepada proses hukum, pasti ada efeknya kepada partainya," ungkapnya usai konsolidasi partai Golkar di Gedung Intermark BSD, Jumat, 15 Maret 2019.

Menurut Akbar, tertangkapnya Romahurmuziy tidak memiliki dampak yang besar kepada elektabilitas dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

"Kalau efek untuk partainya pasti ada, maka dari itu kepada pemimpin partai lain untuk tidak tergoda melakukan sesuatu langkah atau tindakan yang justru membuat citra partainya rusak," ujar Akbar.

Selain citra partai rusak, kata Akbar Tandjung, Romahurmuziy juga bisa terkena hukuman akibat tindakannya. Itu merupakan peringatan kepada partai- partai lainnya.

"KPK punya bukti- bukti yang cukup, sehingga mereka mengambil tindakan operasi tangkap tangan itu, mereka juga punya pengalaman yang panjang dan sistem yang bisa mendeteksi mengarah ke tindak pidana korupsi, itu pelajaran bagi partai lain dan politisi lain," ujar Akbar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam OTT di Sidorajo, Jawa Timur itu, KPK mengamankan 6 orang. Lokasi OTT tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00 WIB pada Jumat, 15 Maret 2019.

Selain OTT Romahurmuziy yang posisinya sebagai penyelenggara negara, yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR, terdapat 2-3 orang pejabat Kementerian Agama, satu staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

Agus belum mengonfirmasi status hukum Romahurmuziy. "Saya belum bisa mengkonfirmasi itu ya, karena masih menunggu pemeriksaan," kata Agus sembari menambahkan bahwa penerimaan suap itu terkait dengan promosi jabatan. "Terkait dengan suap untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap".

Sedangkan mengenai modus penerimaan suap itu, Agus belum menjelaskannnya, "Tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Anda tunggu saja kemudian nanti malam atau besok akan konpers mengenai ini," ujar Agus.

Baca juga: KPK Menyita Sejumlah Uang saat OTT Terhadap Romahurmurziy

Menurut Agus, OTT Romahurmuziy bermula dari laporan masyaraka kepada KPK. Laporan tersebut kemudian diverifikasi. Setelah ditangkap di Surabaya, selanjutnya Romahurmuziy diterbangkan ke Jakarta, dan tiba di Gedung KPK malam ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

1 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

Sebelum jadi hakim MK, Arsul Sani adalah politikus PPP.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

1 hari lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

2 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

3 hari lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Dalam kontestasi pilpres 2024, PPP adalah salah satu partai koalisi PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.


Teka-teki Parpol yang Bakal Merapat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid (kanan), dan Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono (kiri) saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Teka-teki Parpol yang Bakal Merapat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah parpol di luar koalisi 02 disebut-sebut bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.


Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.


Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024. Airlangga didampingi sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengikuti agenda tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

PAN berharap PPP mau mengikuti kontrak politik yang telah ditetapkan partai pendukung Prabowo-Gibran.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

10 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.