Banyak Perwira Menganggur, Komnas HAM: Reformasi TNI Tak Jalan

Reporter

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM menilai reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini masih belum berjalan. Hal ini pula yang mendorong banyaknya perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural. "Komnas setuju bahwa peta jalan (roadmap) reformasi TNI belum ada, tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dalam diskusi bertema TNI dan Reformasi Sektor Keamanan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Sejak dwifungsi TNI dihapus pada 1998, reformasi TNI tak berjalan. Komnas HAM menilai hal ini terus terjadi sejak era pemerintahan Baharudin Jusuf Habibie hingga era Joko Widodo. Komnas HAM menilai tak ada visi yang jelas tentang reformasi di tubuh TNI. "Supremasi sipil dalam wajahnya juga gagal mendorong agenda penting dan strategis pertahanan negara," kata Choirul.

Baca: Panglima Ungkap Penyebab Konflik TNI dan Polri

Choirul mengatakan efek dari tidak adanya roadmap reformasi TNI ini adalah munculnya rencana penempatan perwira TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Wacana itu dinilai Choirul hanya riak kecil dari semua persoalan besar.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan ketimbang memperluas jabatan bagi perwira tinggi, TNI seharusnya lebih fokus pada perubahan lingkungan strategis mereka. Apalagi saat ini perang telah memasuki era baru (new generation of war), yang lebih menekankan pada kemajuan teknologi ketimbang jumlah pasukan.

Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Restrukturisasi ...

Negara-negara mulai menerapkan teknologi pertahanan modern dan kualitas tentara profesional dalam sistem keamanan masing-masing. Hal ini yang seharusnya diikuti oleh TNI. "Reorganisasi militer dilakukan dalam dua tahap, memperkuat struktur untuk memperkuat dinamika atau mengurangi struktur yang tidak efektif," kata Al Araf.

Al Araf menyepakati bahwa wacana penempatan TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil tak perlu dilakukan. Apalagi hal ini justru bertentangan dengan semangat untuk menghapuskan dwifungsi TNI. "Harusnya, penempatan di jabatan (sipil) yang diatur di Undang-Undang TNI saja, kan ada tuh beberapa. Tapi itu pun dengan syarat atas dasar permintaan Kementerian atau Lembaga terkait," kata Al Araf.






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

12 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

2 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

3 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

3 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

5 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

6 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

7 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

7 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

8 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.