Banyak Perwira Menganggur, Komnas HAM: Reformasi TNI Tak Jalan

Reporter

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM menilai reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini masih belum berjalan. Hal ini pula yang mendorong banyaknya perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural. "Komnas setuju bahwa peta jalan (roadmap) reformasi TNI belum ada, tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dalam diskusi bertema TNI dan Reformasi Sektor Keamanan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Sejak dwifungsi TNI dihapus pada 1998, reformasi TNI tak berjalan. Komnas HAM menilai hal ini terus terjadi sejak era pemerintahan Baharudin Jusuf Habibie hingga era Joko Widodo. Komnas HAM menilai tak ada visi yang jelas tentang reformasi di tubuh TNI. "Supremasi sipil dalam wajahnya juga gagal mendorong agenda penting dan strategis pertahanan negara," kata Choirul.

Baca: Panglima Ungkap Penyebab Konflik TNI dan Polri

Choirul mengatakan efek dari tidak adanya roadmap reformasi TNI ini adalah munculnya rencana penempatan perwira TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Wacana itu dinilai Choirul hanya riak kecil dari semua persoalan besar.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan ketimbang memperluas jabatan bagi perwira tinggi, TNI seharusnya lebih fokus pada perubahan lingkungan strategis mereka. Apalagi saat ini perang telah memasuki era baru (new generation of war), yang lebih menekankan pada kemajuan teknologi ketimbang jumlah pasukan.

Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Restrukturisasi ...

Negara-negara mulai menerapkan teknologi pertahanan modern dan kualitas tentara profesional dalam sistem keamanan masing-masing. Hal ini yang seharusnya diikuti oleh TNI. "Reorganisasi militer dilakukan dalam dua tahap, memperkuat struktur untuk memperkuat dinamika atau mengurangi struktur yang tidak efektif," kata Al Araf.

Al Araf menyepakati bahwa wacana penempatan TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil tak perlu dilakukan. Apalagi hal ini justru bertentangan dengan semangat untuk menghapuskan dwifungsi TNI. "Harusnya, penempatan di jabatan (sipil) yang diatur di Undang-Undang TNI saja, kan ada tuh beberapa. Tapi itu pun dengan syarat atas dasar permintaan Kementerian atau Lembaga terkait," kata Al Araf.






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

6 jam lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

9 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

11 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

2 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

2 hari lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

2 hari lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

2 hari lalu

Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

Menhan Prabowo Subianto menyambangi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyerahkan cenderamata berupa pistol.