Kementerian Pertahanan Sebut Restrukturisasi TNI Masih Dibahas

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono (kedua kiri) menginspeksi pasukan saat upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar 2 dan Komandan Kolatmar di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ipung Purwadi resmi menjabat sebagai Komandan Pasmar 2 menggantikan Brigadir Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi dan Kolonel (Mar) Suliono menjabat sebagai Komandan Kolatmar menggantikan Kolonel (Mar) Sarjito. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan masih membahas rencana restrukturisasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sekretaris Jenderal Kementerian Marsekal Muda Agus Setiadji mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah berkirim surat terkait restrukturisasi ini.

Baca: Ombudsman: Pintu Prajurit TNI Masuk Ranah Sipil Sudah Ditutup

"Surat dari Panglima TNI masih dalam pembahasan, karena dari kementerian sipil yang bertanggung jawab terhadap TNI," ujar Agus di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurut Agus, surat Panglima TNI sudah diterima Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk dibahas. Selanjutnya, kata dia, Kemhan akan membahas rencana tersebut secara klir untuk masuk ke tahap berikutnya. "Begitu sudah dibahas klir, akan diajukan ke Presiden," katanya.

Agus menuturkan Kemhan masih belum membahas perluasan penempatan TNI aktif di luar kementerian dan lembaga yang diperbolehkan. Selama ini, kata dia, ada 11 kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kementerian Pertahanan. "Kan di situ, disebut kementerian yang membutuhkan, tetapi dalam kapasitas tidak kita masuk ke sana seenaknya," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ingin menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Dengan merevisi UU TNI, perwira tinggi dan perwira menengah yang tanpa jabatan itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang. “Mudah-mudahan," kata Hadi seusai rapat pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 31 Januari 2019.

Rencana restrukturisasi TNI ini menuai kritik koalisi masyarakat sipil. Masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan dikhawatirkan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, yang tergabung dalam koalisi, menilai penempatan militer aktif pada jabatan sipil bertolak belakang dengan reformasi TNI. Reformasi TNI sebelumnya sudah mensyaratkan agar militer tidak lagi berpolitik dengan menduduki jabatan seperti di DPR, kepala daerah, atau jabatan kementerian lainnya.

Simak juga: Restrukturisasi Tentara, Ryamizard Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI

Ardi menuturkan militer aktif hanya boleh menduduki jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, serta beberapa lembaga lain. "Ini sudah diatur dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2."






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

1 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

7 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

10 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

11 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

13 hari lalu

Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Badan Intelijen Negara tak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

13 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

14 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

15 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.


KPK Periksa 7 Saksi dalam Korupsi Kapal Pengangkut Tank di Kementerian Pertahanan

16 hari lalu

KPK Periksa 7 Saksi dalam Korupsi Kapal Pengangkut Tank di Kementerian Pertahanan

KPK memeriksa 7 saksi dalam kasus korupsi kapal pengangkut tank di Kementerian Pertahanan.


6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

16 hari lalu

6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

Maung merupakan kendaraan militer buatan PT Pindad yang digunakan oleh satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segala medan.