Peneliti LIPI Minta Jokowi Menolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Jokowi (tengah) disaksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) ber swafoto bersama prajurit TNI dalam acara pengarahan di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Pada pengarahan kepada 3.500 Babinsa tersebut presiden menegaskan bahwa tunjangan bagi Babinsa akan segera cair. ANTARA/DESCA LIDYA NATALIA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, meminta ketegasan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menolak wacana perluasan jabatan bagi perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Haris mengatakan wacana ini berpotensi besar membuat dwifungsi TNI dapat berlaku kembali.

Baca: Diminta Mundur 65 Peneliti, Kepala LIPI: Tak Sepatutnya Dilakukan

"Ini pada dasarnya bukan hanya tidak sesuai dengan keniscayaan supremasi sipil, tapi juga mengkhianati agenda reformasi kita," ujar Haris dalam diskusi yang digelar di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Penambahan jabatan ini mencuat setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut terdapat ratusan perwira tinggi TNI yang saat ini menganggur. Perluasan dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Haris menilai langkah revisi ini belum perlu dilakukan untuk saat ini. Revisi itu ia anggap hanya akan membuka kotak pandora dan memungkinkan dwifungsi TNI terjadi.

"Jika ada peluang TNI aktif duduk di jabatan sipil (lewat revisi), kemudian ditambah-tambah jabatannya, lama-lama habis semua, dan (TNI) bisa masuk (di semua posisi). Itu artinya dwifungsi TNI dihidupkan kembali lewat revisi UU TNI. Saya pikir kita mesti tolak itu," kata Haris.

Haris mencontohkan penunjukan Letnan Jenderal Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Jokowi. Langkah ini ia sebut juga berbelok dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Presiden Jokowi harusnya bisa lebih tegas, juga bisa lebih konsisten dalam memutuskan cita-cita reformasi itu sendiri. Yang salah satu cita-citanya tak lain adalah penghapusan dwifungsi TNI," kata Haris.

Baca: Dituduh oleh 65 Peneliti Menjual Aset, Ini Jawaban Kepala LIPI

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ingin menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Dengan perluasan ini, diharapkan perwira tinggi dan perwira menengah yang tanpa jabatan itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang.

EGI ADYATAMA | SYAIFUL HADI






Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

57 menit lalu

Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

Pengamat politik Adi Prayitno memperkirakan dukungan partai politik untuk Kaesang Pangarep mengendur setelah Jokowi tak lagi presiden.


Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

1 jam lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

Seskab Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ke Bali pada Rabu sore lusa. Padahal itu Rabu Pon, yang disebut-sebut Jokowi bakal umumkan reshuffle.


5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

1 jam lalu

5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

Pernyataan Kaesang terjung dalam politik dianggap juga mengejutkan keluarga besar Jokowi


Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

2 jam lalu

Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

Politikus NasDem Johnny Plate menyebut pertemuan Jokowi - Surya Paloh berlangsung baik untuk pembangunan nasional.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

2 jam lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

4 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

PPP sudah punya dua kursi di kabinet Jokowi. Satu menteri yaitu Suharso Monoarfa dan seorang wakil menteri yaitu Zainut Tauhid.


Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

4 jam lalu

Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Kaesang diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kenapa mau bergabung dengan PDIP. Hasto menyebut proses itu berlaku bagi siapa pun.


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

4 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

5 jam lalu

Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

Vaksin booster kedua tak menjadi syarat perjalanan. Berikut cara mendapatkan vaksin booster dosis kedua, serta jenis vaksin yang tepat.


Jokowi's Next Reshuffle: Ministers from Nasdem

5 jam lalu

Jokowi's Next Reshuffle: Ministers from Nasdem

Rumors circulated that Jokowi would remov ministers from NasDem in an impending cabinet reshuffle. Some have been summoned to the Palace.