Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima Ungkap Penyebab Konflik TNI dan Polri

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pasukan Paskhas TNI AU dan anggota Brimob Polri, mengikuti upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM TNI Tahun 2019 di pimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Pasukan Paskhas TNI AU dan anggota Brimob Polri, mengikuti upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM TNI Tahun 2019 di pimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan sejumlah penyebab gesekan antara aparat TNI dan Polri. "Penyebab pertama gesekan adanya provokasi. Karena TNI Polri punya kekuatan besar," kata Hadi dalam Rapat Pleno Khusus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

Baca: Panglima TNI Kirim Prajurit untuk Atasi Kebakaran Hutan Riau

Hadi mengatakan, provokasi tersebut muncul untuk menciptakan konflik. Sebab, kekuatan kedua instansi cukup besar, yaitu 480 ribu personil TNI dan 440 ribu personil kepolisian. Gesekan tersebut, kata Hadi, terjadi di sebagian daerah pada waktu dan tempat di luar markas. Misalnya, adanya prajurit yang bermental tidak baik pergi ke kafe atau diskotik pada pukul 12 malam.

Penyebab lainnya, Hadi menyebutkan disiplin oknum prajurit yang rendah. Disiplin yang rendah membuat mereka berupaya menyelesaikan masalah tanpa melapor kepada komandannya. "Contoh mereka berantem ada masalah terus selesaikan sendiri tanpa lapor pimpinan. Apalagi biasanya dilaksanakan anak-anak yang emosinya masih tinggi. Biasa itu terjadi di lapangan," kata dia.

Untuk mencegah konflik itu terjadi, Hadi mengaku memprakarsai sinergi kedua instansi tersebut untuk mempersatukan dan mensosialisasikan agar tataran paling bawah tidak pernah terjadi benturan. "Hasilnya sangat baik. Saat ini perkelahian TNI Polri turun sangat tajam," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hadi, hubungannya dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian juga bisa menjadi contoh kerukunan antara TNI dan Polri. Dia mengaku hubungannya dengan Tito dekat lahir dan batin. "Tidak hanya casingnya saja, tapi simcardnya juga," kata dia.

Selain itu, Hadi juga meminta satuan TNI memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan dan disiplin para anggotanya. Misalnya dalam hal kenaikan tunjangan, Hadi meminta prajurit yang bertugas di daerah sulit maupun rawan menerima tunjangan lebih besar dari prajurit yang bertugas di daerah aman.

Baca: Koalisi Masyarakat Tolak TNI di Posisi Sipil karena Alasan Ini

"Saat ini Babinsa juga nerima variasi Rp 900 ribu sampai dengan Rp 1,2 juta tergantung wilayah yang mereka tempati. Kalau sulit transportasi, mereka mendapatkan Rp 1,2 juta per bulan langsung masuk ke rekening di rumah yang bawa istrinya," kata Hadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

10 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

1 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.


Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

1 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Polri mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 54 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang.


Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

1 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

Polisi mencatat ada lima aksi kriminal yang mendominasi gangguan kamtibmas.


TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

1 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.


Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 19 April 2023. Foto Humas Polri
Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

Polri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 atau hari terakhir kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.