Alissa Wahid Menolak Gagasan Kembalinya Dwifungsi TNI

Komnas HAM memperkenalkan Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan dengan anggota Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, M. Choirul Anam, Romo Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Alissa Wahid di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian (JGD) Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid menyebut wacana mengembalikan Dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (dwifungsi TNI) harus ditolak karena hal itu sudah usang diterapkan dalam masyarakat madani.

Putri dari Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengatakan penempatan perwira aktif TNI pada jabatan sipil bisa menimbulkan dualisme kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil. “Dampaknya akan terjadi tarik menarik kekuasaan,” kata dia usai acara memorial lecture Ziarah Pemikiran Gus Dur di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 23 Februari 2019. Acara ini merupakan rangkaian dari peringatan haul atau wafat Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Isu mengenai dwifungsi TNI ini marak setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melemparkan gagasan ingin menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini adalah dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural. Dengan merevisi UU TNI, perwira tinggi dan perwira menengah yang tanpa jabatan itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang.

Alissa mengatakan bila secara struktural jabatan sipil dikuasai TNI, maka garis komandonya dipegang TNI. “Tentara berpotensi melakukan opresi terhadap kalangan sipil,” kata dia. Alissa setuju dengan gerakan masyarakat sipil yang kritis dan menolak wacana penempatan perwira aktif TNI di jabatan publik.

Sumber daya TNI, kata dia, lebih pas  ditempatkan pada bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus, contohnya untuk respon kedaruratan bencana, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah harus memperjelas maunya seperti apa lewat wacana penempatan perwira TNI aktif di jabatan publik.

Dalam sejarahnya, masyarakat sipil menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI saat terjadi Reformasi 1998. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berkuasa sejak 1999 hingga 2001 mengembalikan tentara ke barak.

SHINTA MAHARANI (Yogyakarta) | SYAFIUL HADI






KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

8 Agustus 2022

KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

KontraS menilai wacana yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan problematis, sebab kontraproduktif terhadap semangat profesionalisme militer.


Kekhawatiran Dwifungsi TNI Lewat Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

31 Mei 2022

Kekhawatiran Dwifungsi TNI Lewat Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sejumlah aktivis dan pegiat demokrasi mendesak pemerintah mengoreksi penunjukkan TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah.


ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

16 Oktober 2021

ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

ILUNI UI meminta publik waspada atas wacana menjadikan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah demi menjaga supremasi sipil.


TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur, PKS: Pengalaman Dwifungsi Bisa Jadi Pelajaran

27 September 2021

TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur, PKS: Pengalaman Dwifungsi Bisa Jadi Pelajaran

Mardani Ali Sera, meminta pemerintah mengkaji kembali rencana menempatkan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah


Istana Bantah Perpres 37 Tahun 2019 Kembalikan Dwifungsi TNI

1 Juli 2019

Istana Bantah Perpres 37 Tahun 2019 Kembalikan Dwifungsi TNI

Tidak bermaksud untuk mengembalikan dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru.


Saran Salim Said pada Jokowi - Prabowo: Tolak Dwifungsi TNI

29 Maret 2019

Saran Salim Said pada Jokowi - Prabowo: Tolak Dwifungsi TNI

Salim Said, menyarankan kepada para calon presiden, Jokowi dan Prabowo Subianto, untuk membahas penguatan institusi TNI


Bahas Dwifungsi ABRI, Hendropriyono Usulkan Wajib Militer

13 Maret 2019

Bahas Dwifungsi ABRI, Hendropriyono Usulkan Wajib Militer

Hendropriyono mengusulkan wajib militer dalam diskusi soal dwifungsi ABRI


Tolak Dwifungsi TNI, Mahasiswa Malang: Kami Trauma Orde Baru

11 Maret 2019

Tolak Dwifungsi TNI, Mahasiswa Malang: Kami Trauma Orde Baru

Mahasiswa dari PMII Malang berunjukrasa menolak dwifungsi TNI.Mahasiswa menuntut agar reformasi di tubuh TNI diselesaikan dengan tuntas.


Pengacara Percaya Polisi akan Gugurkan Status Robertus Robet

10 Maret 2019

Pengacara Percaya Polisi akan Gugurkan Status Robertus Robet

Polisi memproses hukum Robertus Robet setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana, tanpa ada yang mengadukannya.


Moeldoko Menjamin Jokowi Tak Akan Kembalikan Dwifungsi TNI

9 Maret 2019

Moeldoko Menjamin Jokowi Tak Akan Kembalikan Dwifungsi TNI

Moeldoko mengatakan isu dwifungsi TNI tidak relevan dengan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang TNI.