Catatan Komnas HAM untuk Prabowo - Sandiaga: Tak Konkret

Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, menjelang debat capres kedua nanti malam, Minggu, 17 Februari 2019. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat visi misi Prabowo - Sandiaga dalam hal penuntasan masalah HAM masih normatif. 

Baca: Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini

"Isu HAM tidak muncul secara lebih spesifik, bahasa itu normatif sekali. Ada penghormatan terhadap hukum dan pemajuan HAM misalnya. Tapi tak ada strategi konkret," kata Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah, seusai acara bedah visi-misi paslon nomor urut 02 di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. "Kan harus beranjak dari situasi nyata yang saat ini. Ingin menyelesaikan itu seperti apa."

Menurut Hairansyah, baik Prabowo - Sandiaga maupun partai koalisi pendukungnya harus lebih meyakinkan publik dengan strategi-strategi nyata dalam penanganan masalah HAM.

Ia mengatakan kubu 02 perlu lebih meyakinkan masyarakat bahwa mereka tak akan terikat konflik kepentingan jika terpilih dalam Pilpres 2019. "Ini yang harus dipastikan betul oleh koalisi pendukungnya. Bahwa mereka tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan kekuasaan sebelumnya berkaitan dengan penegakan HAM. Konflik kepentingan itu harus dijelaskan secara baik dalam sistem," ujarnya.

Dalam bedah visi-misi itu, Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan langkah konkret yang akan mereka ambil dalam penegakan hukum dan HAM adalah memastikan bahwa Jaksa Agung bukan kader partai politik dan tidak memiliki kedekatan dengan sebuah partai politik.

"Bicara hukum dan HAM adalah dua hal yang saling berkaitan. Misalnya, sekarang (pemerintahan Joko Widodo) ada satu pihak mengatakan suatu kasus memiliki bukti kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan tapi Jaksa Agung tidak menindaklanjutinya. Karena ada tuduhan-tuduhan kedekatan dengan pihak tertentu di kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Habiburokhman.

Ia mengatakan jika Jaksa Agung berasal dari kalangan yang independen dan profesional, maka tuduhan kedekatan itu dengan mudah dapat dipatahkan.

Menurut Hairansyah, penanganan HAM tidak sesederhana penunjukan Jaksa Agung dari kalangan non-partai politik. Ia mengatakan permasalahan HAM masih memiliki problem seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan UU 26 Tahun 2000 tentang HAM yang menurutnya bolong-bolong. Selain itu, ia mengatakan kewenangan antar lembaga saat ini dinilai belum cukup kuat.

Simak juga: Komnas HAM: Visi Misi Jokowi Soal Kasus HAM Berat Masa Lalu Sumir

"Itu juga harus digali, jadi tidak hanya bicara siapa orangnya. Tapi sistem yang mendukung ini juga harus dilakukan perubahan. Kalau hanya bicara satu isu saja soal personal, itu tidak menyelesaikan persoalan," kata Hairansyah.






Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

6 menit lalu

Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

Amnesty mencatat kebebasan sipil di Indonesia selama kurun waktu 2019-2022 terus tergerus dengan temuan 328 kasus


Aktivis Belarus, Rusia, dan Ukraina Memenangkan Nobel Perdamaian

2 jam lalu

Aktivis Belarus, Rusia, dan Ukraina Memenangkan Nobel Perdamaian

Aktivis Belarus Ales Bialiatski, organisasi Rusia Memorial, dan kelompok Pusat Kebebasan Sipil Ukraina telah memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2022.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

1 hari lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

1 hari lalu

Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

Tim investigasi Polri masih terus memeriksa saksi dalam penelusuran soal Tragedi Kanjuruhan. Belum ada tersangka.


Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Penggunaan gas air Mata tak ada dalam rencana pengamanan pertandingan meskipun disebut sebagai penyebab Tragedi Kanjuruhan.


Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

1 hari lalu

Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

Komnas HAM mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan yang mengakibatkan Tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

2 hari lalu

Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

Pemain timnas Denmark akan melakukan perjalanan ke Piala Dunia 2022 Qatar tanpa keluarga mereka. Ada perintah dari federasi?