Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) dan Kepala BNPB Doni Monardo (keempat kanan) meninjau Program Tagana Masuk Sekolah dan Kampung Siaga Bencana di SDN Panimbang Jaya 1, Pandeglang, Banten, Senin 18 Februari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara memberikan catatan terkait bedah visi misi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di kantornya, Selasa, 19 Februari 2019. Menurut Beka, visi misi Jokowi - Ma'ruf belum jelas membahas toleransi dan penegakan hukum dalam pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah.

Baca: Kubu Jokowi Penuhi Undangan Komnas HAM untuk Bedah Visi Misi

Beka merujuk pada empat kasus terkait kebebasan beragama dan beribadah, yakni kasus Syiah Sampang, kasus Ahmadiyah Transito, kasus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, dan kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor. Keempat hal tersebut tak disinggung oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, yang datang dalam acara bedah visi misi di kantor Komnas HAM.

"Itu sebenarnya harus jadi PR (pekerjaan rumah) dari Jokowi di sisa masa jabatannya dan harus ada dalam strategi visi misi ke depan," kata Beka kepada Tempo, Selasa, 19 Februari 2019.

Beka mengingatkan, dua dari empat kasus tersebut sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa jemaat boleh membangun dan menggunakan gereja mereka untuk beribadat.

Baca juga: Debat Pilpres, Komnas HAM Nilai 2 Calon Tak Paham Konteks HAM

GKI Yasmin sebelumnya disegel oleh Pemerintah Kota Bogor. Jemaat juga dilarang beribadah di gereja tersebut. Nasib serupa dialami jemaat HKBP Filadelfia Bekasi.

Proses perizinan membangun rumah ibadah yang diurus jemaat tersendat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi juga membangkang terhadap putusan MA agar izin segera diterbitkan.

Beka juga mengungkit kondisi warga Syiah Sampang dan Ahmadiyah Transito yang sudah lama bertahan di pengungsian. Sekitar 200 orang menyerang warga penganut Syiah di Sampang, Madura, yang tengah merayakan Lebaran Ketupat pada Agustus 2012.

Penolakan dan penyerangan ini jugalah yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Ketapang, Lingsar, Lombok Barat pada 2006. Akibatnya, warga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di Asrama Transito milik Pemerintah Nusa Tenggara Barat.

"Syiah Sampang sudah tujuh tahun di pengungsian, Ahmadiyah sudah tiga belas tahun," kata Beka.

Baca juga: 4 Hal Ini Jadi Rekomendasi Komnas HAM untuk Jokowi

Beka pun menyatakan belum puas terhadap bedah visi misi yang disampaikan Arsul. Menurut dia, isu kebebasan beragama dan beribadah itu belum dielaborasi oleh kubu Jokowi - Ma'ruf, baik di atas kertas maupun dalam narasi kampanye selama ini.






Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

16 menit lalu

Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

Indonesia tak kena sanksi FIFA soal Tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima surat dari badan sepak bola dunia itu.


Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

1 jam lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

2 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

8 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

11 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

16 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

17 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.