Tak Jadi JK, Jokowi akan Buka Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri resepsi milad satu abad Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah Yogya, 6 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri resepsi milad satu abad Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah Yogya, 6 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan membuka sidang tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berlangsung dari 15 - 17 Februari 2019, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hal ini berubah dari rencana awal yang menjadwalkan tanwir akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pembukaan oleh Presiden dan penutupan oleh Wapres," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 15 Februari 2019.

    Pada awalnya, Jokowi yang sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden nomor urut 01, akan diundang sebagai salah satu tokoh nasional. Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengundang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, juga sebagai tokoh nasional.

    Baca: Kata Haedar Nashir Soal Jokowi dan Prabowo di ...

    Namun dengan adanya perubahan ini, Abdul memastikan Jokowi hanya hadir sebagai presiden saja. "Beliau hanya membuka," ujar Abdul.

    Selain itu, Abdul juga tak dapat memastikan kedatangan Prabowo di tanwir nanti. "Pak Prabowo berhalangan karena sudah ada jadwal yang tidak bisa diubah."

    Baca: Jokowi ke Acara Madrasah Muhammadiyah, Pengurus: Bukan Kampanye

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan undangan kepada dua calon presiden itu diberikan agar mereka bisa bicara di depan forum itu. Namun Haedar menegaskan, isinya bukan visi misi sebagai calon presiden, tapi lebih kepada pandangan tentang dinamika kebangsaan.

    “Anggaplah soal wawasan kebangsaan.”  Kedua calon presiden, ujar Haedar, tak perlu diuji di Sidang Tanwir Muhammadiyah, tapi debat publik yang menguji mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.