Pemprov Jabar Membutuhkan Ahli-ahli Geografi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Asean Geography Smart Competition 2019 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Rabu, 13 Februari 2019.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Asean Geography Smart Competition 2019 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Rabu, 13 Februari 2019.

    INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menuturkan geografi semakin dibutuhkan bukan hanya oleh para pelajar, tapi juga pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Uu, kebijakan pemerintah selalu berhubungan dengan kondisi alam sekitar sehingga diperlukan tenaga profesional di bidang geografi.

    "Kami, pemerintah, juga membutuhkan ahli-ahli geografi," kata UU saat membuka ASEAN Geography Smart Competition 2019 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Rabu, 13 Februari 2019.

    Uu mencontohkan, saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan 12 daerah otonomi baru (DOB). Dalam penentuan ibu kotanya tidak bisa lepas dari ilmu geografi. "Supaya daerah tersebut tidak kena bencana dan bisa bermanfaat sampai ratusan tahun, yang menentukan indikatornya antara lain ilmu geografi," ujarnya.

    Sebagai daerah strategis penyangga Ibu Kota, Jawa Barat saat ini hanya memiliki 27 pemerintahan daerah tingkat dua. Padahal, penduduknya berjumlah hampir 50 juta. “Salah satu konsekuensinya bantuan APBN yang diterima lebih sedikit. Kami berusaha akan melahirkan 12 DOB dan ini mutlak memerlukan ilmuan geografis salah satunya,” ucapnya.

    ASEAN Geography Smart Competition 2019 diselenggarakan oBadan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi UPI serta diiikuti siswa SMU sederajat, mahasiswa, juga guru se-Asia Tenggara. Kategori yang diperlombakan, antara lain olimpiade geografi untuk SMU/SMK sederajat, geotrek, seminar untuk guru geografi SMU, dan lomba karya tulis ilmiah nasional untuk mahasiswa. "Saya harap para peserta ke depan berkontribusi membangun Jabar melalui ilmu geografinya," tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.