Saran ketiga, TNI diminta mengedepankan sistem merit dalam mempromosikan jabatan seorang perwira. "Naiknya jabatan perwira itu harus berbasis kompetensi, jangan karena pengaruh politik atau sebagainya," kata Al Araf.
Simak juga: Rincian Jenderal tanpa Jabatan di TNI
Sementara opsi keempat adalah memperluas jabatan fungsi khusus tempur seperti di Kostrad. Hal ini, menurut Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan militer aktif di jabatan-jabatan sipil.
Selain itu, kata dia, ada opsi lain yang berkembang, yakni memensiunkan dini sejumlah perwira menengah TNI. Mereka yang terpilih bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian untuk nantinya menduduki jabatan tertentu
"Tapi ini bisa masalah, pertama mereka mau atau tidak, kedua jabatannya lebih menggiurkan atau tidak. Namun ini perlu dipikirkan," ujarnya.
Seperti diketahui, TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal tanpa jabatan yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi.
Simak juga: Wacana TNI Isi Jabatan Sipil Dinilai Ancam Elektabilitas Jokowi
Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.