Wacana TNI Isi Jabatan Sipil Dinilai Ancam Elektabilitas Jokowi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam IV Nomor 5B, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta restrukturisasi dan reorganisasi TNI harus tepat sasaran. TEMPO/Ahmad Faiz

    Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam IV Nomor 5B, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta restrukturisasi dan reorganisasi TNI harus tepat sasaran. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Imparsial Al Araf mengatakan restrukturisasi dan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa berdampak pada elektabilitas calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi. Ia memprediksi elektabilitas Jokowi akan tergerus jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI demi memuluskan wacana menempatkan perwira tentara aktif di jabatan-jabatan publik.

    "Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi TNI," kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

    Baca: TNI Kebanjiran Jenderal Tanpa Jabatan

    Al Araf menuturkan kebijakan tersebut mungkin menguntungkan bagi TNI yang sedang mengalami polemik akibat banyaknya jenderal yang tidak memiliki jabatan struktural atau non-job. Namun tidak menguntungkan bagi Jokowi yang membutuhkan suara masyarakat. "Yang punya hak pilih adalah masyarakat," ujarnya.

    Ia menyatakan restrukturisasi dan reorganisasi biasa terjadi dalam militer di negara manapun. Dua hal ini bisa juga dilakukan di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan semangat reformasi 1998, yakni menghapus dwifungsi TNI.

    Simak: TNI: Jenderal Tanpa Jabatan akan Menyusut dalam 5 Tahun

    Al Araf menyarankan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan untuk menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Contohnya lewat menguatkan satuan seperti Kostrad.

    Sebelumnya, Jokowi  sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.