RUU Permusikan Tuai Polemik, Pembahasannya Sampai di Mana?

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyanyi Glenn Fredly bersama musisi Anang Hermansyah yang juga anggota DPR RI Komisi X saat diskusi kisruh Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan bersama kalangan musisi di Cilandak Town Square, Jakarta 04 Februari 2019. TEMPO/Nurdiansah

    Penyanyi Glenn Fredly bersama musisi Anang Hermansyah yang juga anggota DPR RI Komisi X saat diskusi kisruh Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan bersama kalangan musisi di Cilandak Town Square, Jakarta 04 Februari 2019. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Ledia Hanifa mengatakan belum ada pembahasan terkait draf Rancangan Undang-Undang Permusikan di dalam komisi. Meski status RUU Permusikan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019, menurut Ledia, pembahasannya masih di tahap awal.

    Baca: Empat Poin Kritik RUU Permusikan dari Koalisi Nasional

    "Teman-teman dari komunitas permusikan sudah pernah ke Baleg dan Komisi X untuk audiensi," kata Ledia via sambungan pesan singkat, Selasa, 5 Februari 2018.

    Politikus asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, dalam pertemuan itu, masih sebatas diskusi terkait harapan para musisi secara umum. Salah satu yang didiskusikan adalah terkait apa saja yang akan diatur dalam Undang-Undang. Mulai proses produksi musiknya, produknya, atau profesi musisinya.

    "Tapi baru sampai tahap itu. Belum ada pembahasan draf dan lain-lain," kata Ledia.

    Draf RUU permusikan mendapat tanggapan negatif dari sejumlah musisi tanah air. Tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, mereka menemukan 19 pasal yang ditengarai akan membatasi kebebasan berekspresi.

    Baca: 262 Orang Pegiat Musik Tolak RUU Permusikan

    Mereka menilai banyak ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik. RUU tersebut juga dinilai tumpang tindih dengan beberapa beleid seperti Undang-undang Hak Cipta, Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.