Polemik Yang Gaji Kamu Siapa, Perludem: Menteri Harus Hati-hati

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Diskusi Panel Indonesia Eximbank yang menjadi bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Diskusi Panel Indonesia Eximbank yang menjadi bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Terkait pernyataan Menteri Rudiantara yang Gaji Kamu Siapa, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan para pejabat negara perlu berhati-hati dalam bertindak di tahun politik.

    Baca: Buntut Sindiran Rudiantara, #YangGajiKamuSiapa Trending Dunia

    Ia mengatakan mereka perlu menghindari aktivitas yang mengarah atau berkaitan dengan proses konstestasi politik, karena masyarakat kian terpolarisasi. "Di tengah masyarakat terpolarisasi, pernyataan benar pun bisa dibelokkan. Apa lagi pernyataan yang bersayap (ambigu), sekarang ini jadi dikaitan. Jadi pejabat negara sebaiknya berhati-hati," ujar Titi ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jumat 1 Februari 2019.

    Titi mengatakan ada hal yang bias dalam kejadian dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada Kamis , 31 Januari. Sebab di tahun politik ini semua hal dapat dengan mudah diasosiasikan sesuatu dengan pemilu. Ia mencontohkan dalam acara Kominfo dengan agenda pemilihan design stiker, karena dilabeli dengan angka, 1 dan 2, maka wajar bila dihubungkan dengan paslon 01 dan 02.

    Bias seperti ini lah menurut Titi yang seharusnya dapat dihindari. Ia menyarankan agar lebih jelas dalam berkomunikasi, dan tidak menggunakan simbol yang mudah dikaitkan dengan politik, agar tak terjadi miskomunikasi.

    Adapun Titi menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), secara hukum sama seperti netralitas penyelenggara pemilu. Sama-sama tidak boleh terlibat proses kampanye secara aktif. Bedanya ASN, dapat hadir untuk mendengarkan pemaparan visi, misi dan program paslon, dengan catatan bukan dimobilisasi atau sengaja dihadirkan oleh pihak tertentu.

    "Kuncinya don't ask, don't tell. Jangan menanyakan pilihan orang lain dan jangan memberi tahu pilihan politik sendiri," ujar Titi.

    Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara Rudiantara dalam acara Kominfo Kamis kemarin awalnya menanyai audiens, yang merupakan anak buahnya, ihwal stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kompleks kementeriannya.

    Pertanyaan voting Rudiantara soal preferensi desain stiker, apakah nomor satu atau nomor dua, itu sontak memancing sorak sorai pegawai Kominfo. Rudiantara kemudian menyampaikan bahwa voting itu tak terkait dengan pilpres 2019.

    Setelah divoting, Rudiantara memutuskan desain yang dipilih ialah yang kedua. Namun, dia lantas memanggil seorang perempuan yang memilih desain nomor dua itu dan menanyai alasannya. Jawaban perempuan itu menjurus ke pilpres 2019.

    "Bismillahhirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," kata pegawai itu. Jawaban itu disambut sorakan riuh.

    Rudiantara menukas, dia berujar pertanyaannya menyangkut desain stiker dan bukan pilpres 2019. Berikutnya, dia memanggil orang lain yang memilih desain pertama. Orang itu kemudian menjawab desain stiker pertama lebih cerah.

    "Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua. Mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain, terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

    Rudiantara mempersilakan dua pegawai itu turun dari panggung. Namun saat mereka sedang berjalan, dia memanggil kembali pegawai yang memilih desain stiker nomor dua.

    "Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?," tanya Rudiantara.

    Baca juga: Kominfo Klarifikasi Ucapan Rudiantara Soal yang Gaji Ibu Siapa

    Pegawai itu menjawab pertanyaan Yang Gaji Kamu Siapa. Rudiantara kemudian menimpali. "Bukan yang keyakinan Ibu? Ya sudah, makasih."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.