Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Angka keterwakilan perempuan diproyeksikan meningkat di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan mencapai 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.

Data tersebut diungkapkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). “Kita coba melihat potret keterpilihan perempuan pada Pemilu 2024. Sebelumnya, trennya meningkat dan pada 2019 lalu, angkanya 20,5 persen,” kata Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam keterangan tertulis pada Jumat, 29 Maret 2024.

Perludem menyampaikan bahwa hasil tersebut menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah Pemilu Indonesia. Menurut Khoirunnisa, ada banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah calon legislatif perempuan pemenang Pileg pada 2024. Di antanya persaingan yang lebih ketat antara para calon di daerah pemilihan hingga pengawalan suara di TPS.

Namun, Khoirunnisa mengklaim faktor yang paling menentukan adalah ketangguhan para calon legislatif perempuan dalam Pileg kali ini. Sebabnya, kebanyakan partai politik tidak memenuhi angka minimal calon perempuan dalam Pemilu 2024. “Hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024 tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap daerah pemilihan,” ucap dia.

Menurut Perludem, jumlah anggota legislatif perempuan sebenarnya bisa lebih banyak lagi. “Andai saja KPU bisa memastikan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan di setiap Dapil, angka keterwakilan perempuan terpilih di DPR bisa lebih meningkat lagi,” ujar peneliti Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, dalam keterangan yang sama.

Perludem mengungkapkan capaian 22,1 persen keterwakilan perempuan DPR itu berasal dari sejumlah daerah pemilihan dengan total 84 daerah pemilihan. Menurut mereka, ada 20 daerah pemilihan yang persentase keterpilihan perempuannya mencapai 30-50 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ada lima daerah pemilihan yang persentase keterpilihan perempuannya di atas 50 persen. Bahkan menurut Perludem, dalam satu daerah pemilihan di Bengkulu, persentase keterpilihan perempuannya mencapai 100 persen. Meski begitu, masih ada 16 daerah pemilihan lainnya yang tidak punya perempuan calon legislatif yang terpilih masuk DPR.

Data keterwakilan perempuan Perludem berasal dari formulir rekapitulasi perolehan suara Model D Hasil Prov-DPR KPU dari laman Sirekap. Perludem mengklaim telah melakukan pengecekan ulang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilu.

Adapun capaian 22,1 persen keterwakilan perempuan di DPR dalam Pemilu 2024 masih mungkin berubah. Pasalnya, saat ini tahapan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Pilihan editor: Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

7 menit lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

35 menit lalu

DPR sigap meributkan penyelewengan tambahan kuota haji khusus yang menyalahi kesepakatan. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan ibadah haji. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.


Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

9 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat aturan yang jelas.


Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru

12 jam lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru

Guru honorer harus menelan pil pahit pada masa tahun ajaran baru ini. Mereka mendapat pemberitahuan diberhentikan.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

Setara Institute menyoroti sejumlah pasal dalam revisi UU TNI di antaranya pasal 39 soal pencabutan larangan berbisnis


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

3 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

3 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.