Pengamat: ASN Digaji Negara, Loyalitas Bukan ke Pejabat Tertentu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa sebuah lukisan yang akan dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 19 November 2018. KPK telah menerima sebanyak 1.534 laporan gratifikasi dan ditetapkan senilai Rp 6,37 miliar sebagai milik negara, selain itu KPK juga membentuk 353 Unit Pengendali Gratifikasi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa sebuah lukisan yang akan dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 19 November 2018. KPK telah menerima sebanyak 1.534 laporan gratifikasi dan ditetapkan senilai Rp 6,37 miliar sebagai milik negara, selain itu KPK juga membentuk 353 Unit Pengendali Gratifikasi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar administrasi negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan aparatur sipil negara atau ASN harus loyal pada negara, bangsa, dan rakyat karena digaji oleh negara. "Dengan digaji negara, loyalitasnya adalah hanya pada negara dan rakyat banyak, bukan pada seseorang, individu, pejabat tertentu atau kelompok tertentu," kata Dian kepada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019.

    Baca juga: Charta Politika: ASN Condong Dukung Prabowo

    Meski digaji negara, Dian mengatakan tidak boleh menggunakan alasan tersebut sebagai dasar paksaan atau pertimbangan agar ASN memilih afiliasi kepentingan dan aspirasi politik tertentu. "Karena ASN mengabdi pada rakyat dan negara, bukan seseorang atau pribadi atau kelompok tertentu," kata dia.

    Di sebagian besar dunia dan teori hukum administrasi negara, birokrasi dan administrasi pemerintahan harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, kata Dian, bukan berarti ASN kehilangan hak suaranya untuk memilih.

    Secara pribadi, kata Dian, ASN bebas memilih aspirasi politiknya secara bebas dan tanpa paksaan atau ancaman manapun. Namun, hak suara ASN tidak etis ditunjukkan ke publik karena bersifat rahasia.

    Menurut Dian, dalam bekerja, ASN harus loyal pada siapapun yang terpilih dalam pemilu atau proses politik lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang. Hanya, loyalitas ASN pada jabatan birokrasi dan administrasi pemerintahan.

    Persoalan gaji ASN sebelumnya ramai diperbincangkan setelah viral video Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menanyakan asal gaji kepada pegawai kementeriannya. Di jagat maya kemudian ramai tagar #YangGajiKamuSiapa.

    Mulanya, Rudiantara meminta pegawainya memilih stiker Pemilu 2019. Ada dua desain stiker. Stiker yang paling banyak dipilih akan dipasang di kantor Kominfo. Rudiantara telah mengatakan bahwa pemilihan stiker itu tidak terkait dengan Pilpres.

    Baca juga: Empat Fakta Seputar Aturan soal Jilbab dan Jenggot untuk ASN

    Dalam potongan video berdurasi 44 detik yang beredar di Twitter, Rudiantara memanggil dua pegawai. Si pegawai yang disuruh naik salah satunya memilih stiker bernomor dua.

    Rudiantara menanyakan alasan perempuan berkerudung itu memilih desain stiker nomor 2. Pegawai itu menjelaskan. "Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," ujar pegawai yang memilih desain nomor dua.

    Menanggapi itu, Rudiantara nampaknya heran. Sebab, dia menanyakan desain stiker, bukan terkait pilihan Pilpres. Sesaat setelah meminta kedua pegawai itu kembali ke tempat duduk, Rudiantara lanjut bicara di atas panggung.

    "Bu, Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.