ACTA Laporkan Komisioner KPU Terkait Cuitan Andi Arief

Reporter

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pramono dilaporkan terkait pernyataannya yang menyebut cuitan Politkus Partai Demokrat Andi Arief soal 7 kontainer surat suara itu sudah direncanakan. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pramono dilaporkan terkait pernyataannya tentang cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal 7 kontainer surat suara.

Baca: Dilaporkan, Guntur Romli Justru Ingin Andi Arief yang Ditangkap

"Kami melihat Komisioner KPU, Bapak Pramono Ubaid telah mengeluarkan pernyataan yang di luar daripada tupoksi KPU," ujar Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko di kantor DKPP, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Sebelumnya, cuitan Andi Arief soal 7 kontainer surat suara sudah dicoblos menjadi polemik. Kabar yang ramai pekan lalu itu membuat KPU langsung mengecek Pelabuhan Tanjung Priok, lokasi di mana kontainer dikabarkan tiba.

Setelah mengecek ke lokasi, KPU menyatakan kabar itu hoax atau hoaks. Komisioner KPU Pramono Ubaid sempat berkomentar bahwa cuitan Andi Arief itu sudah direncanakan serta kemudian sengaja diviralkan.

Baca: Andi Arief Laporkan Lima Anggota Tim Sukses Jokowi ke Bareskrim

Hendarsam mengatakan, seharusnya Pramono sebagai Komisioner KPU tak mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan cuitan Andi Arief terencana. Sebab, kata dia, yang berhak menyelidiki apakah cuitan Andi Arief terencana atau tidak adalah kepolisian. "Itu merupakan tugas daripada penyidik untuk melihat apakah cuitan tersebut mengandung unsur yang terencana atau tidak," katanya.

Menurut Hendarsam, pernyataan Pramono ini dapat diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan seorang Komisioner KPU. Hal itu, kata dia, mengacu pada Pasal 8 Huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 10 Huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca: Hoax 7 Kontainer Surat Suara, Pakar: Sulit Menjerat Andi Arief

"Disebutkan dalam aturan bahwa penyelenggara pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu," ucap Hendarsam.

Hendarsam menuturkan ACTA melaporkan Pramono ke DKPP dengan disertai beberapa bukti, seperti cuplikan layar dari berita media daring serta pendapat dan pernyataan dari saksi serta ahli. Dia mengatakan laporan ini sudah diterima oleh DKPP. "Kami tinggal menunggu saja. Ikuti agenda dari DKPP," tuturnya.






Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

3 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

3 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

3 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

5 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

6 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.


Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

6 hari lalu

Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

Usai dilantik PPS Kota Depok diminta segera tancap gas bekerja sesuai tahapan, berkoordinasi dengan stakeholder di kelurahan setempat.


Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

7 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.


Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

7 hari lalu

Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

Salah satu badan ad hoc yang dibentuk KPU adalah KPPS. Apa saja tugas dan kewenangannya dalam Pemilu?


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

8 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.