TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyatakan siap menghadapi proses hukum setelah dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa 6 Januari 2019. "Kami akan ikuti proses hukumnya," ujar Grace saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Januari 2019.
Grace dan tiga kadernya dilaporkan akibat award kebohongan yang diberikan partainya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, serta politikus Demokrat Andi Arief. Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko menilai yang dilakukan pengurus PSI merupakan perbuatan menyiarkan berita bohong dan dikualifikasi sebagai ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
Baca: Kadernya Diberi Award Kebohongan, Demokrat ...
"Pengurus PSI seolah-olah memberikan ‘award’, namun tujuan sebenarnya adalah menghina pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beserta tim suksesnya Andi Arief," ujar Hendarsam.
PSI memberikan award kebohongan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Penghargaan itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Penghargaan diberikan kepada ketiga orang itu lantaran pernyataan terkait selang cuci darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, membangun tol Cipali tanpa utang, dan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.
Baca: Beri Award Kebohongan untuk Prabowo ...
Laporan ACTA diterima Bareskrim pada 6 Januari 2019. Empat kader PSI dipersalahkan karena melanggar tindak pidana kejahatan tentang konflik, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan akan dikenai Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Juru Bicara PSI Dara Adinda Nasution juga mengatakan partainya siap mengikuti proses hukum jika ada pihak-pihak yang melaporkannya. "Pemberian Award Kebohongan ini hanya untuk pendidikan politik. Kami sama sekali tidak merasa melangggar hukum," ujar Dara, Sabtu, 5 Januari 2019.
