Sidang Meikarta Ungkap Pertemuan James Riady dan Bupati Neneng

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. ANTARA/Risky Andrianto
Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. ANTARA/Risky Andrianto

TEMPO.CO, Bandung - Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terdakwa kasus suap proyek Meikarta, Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 19 Desember 2018 menyebutkan nama bos Lippo Group James Riyadi.

“Pada bulan Januari 2018, James Riyadi bersama dengan Billy Sindoro menemui Neneng Hasanah Yasin di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembngan perizinan pembangunan Meikarta,” dikutip dari surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada Rabu, 19 Desember 2018.

Baca: Sidang Perdana Meikarta, Jaksa Sebut Keterlibatan Lippo Cikarang

Surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan bergantian oleh jaksa I Wayan Riana, Yadyn dan Taufiq Ibnugroho itu menyinggung sekilas isi pertemuan James Riyadi, Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. “Billy Sindoro dan James Riyadi memperlihatkan gambar pembangunan proyek Meikarta kepada Neneng Hasanah Yasin,” kata jaksa KPK.

Dalam kasus suap Meikarta, keempat terdakwa disebut jaksa telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemberian uang senilai Rp 16,1 miliar dan Sing$ 270 ribu tersebut diyakini terkait pengurusan sejumlah izin proyek Meikarta.

KPK sebelumya telah memeriksa James Riady terkait kasus ini. Saat itu, KPK menggali mengenai pertemuannya dengan Neneng serta posisi Lippo Group dalam proyek Meikarta. Usai diperiksa KPK, James membantah keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Ia juga mengaku pertemuan dengan Neneng tak membahas soal Meikarta.

Baca: Meikarta Terlilit Kasus Suap, Alasan Konsumen Tetap Beli

Usai sidang, Billy Sindoro pun mengaku pertemuan yang dihadirinya dengan Neneng itu hanya membahas hal umum. “Hanya bicara hal-hal umum. Tidak berbicara perizinan Meikarta,” kata dia.

Ia membantah dakwaan KPK yang menyebutkan dirinya dan James memperlihatkan gambar proyek Meikarta pada Bupati Neneng. “Gambar apa? Maksudnya, gambar arsitek? Jelas sama sekali enggak. Sama sekali enggak ada,” kata Billy.

Mantan CEO Siloam Hospital itu pun mengatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus suap proyek Meikarta. “Tunjukkan pada saya, mana? Saya suruh apa? Tadi saya minta majelis hakim, jangan menerima dakwaan yang berdasarkan hal-hal yang tidak langsung, alat bukti yang tidak langsung," ujarnya.

Sementara itu, jaksa Wayan mengatakan KPK mendapati adanya penanggalan mundur dalam penerbita IMB proyek Meikarta. “Itu yang di Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi, IMB itu dibuat mundur. Itu nanti kita buktikan di persidangan. Belum kita ungkap di dakwaan. Itu materi persidangan. Itu nanti di keterangan saksi-saksi,” kata dia usai sidang.

Baca: KPK Telah Mengetahui Pembuat Backdate Izin Proyek Meikarta

Ia pun menyebut dokumen yang dibuat dengan tanggal mundur itu tidak hanya dalam penerbitan IMB tapi juga pada dokumen perizinan lainnya, yakni penerbitan surat rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran sebagai syarat penerbitan IMB. Terkait penerbitan IMB tersebut, surat dakwaan jaksa KPK menyebutkan, selepas pertemuan James Riyadi dengan Neneng Hasanah Yasin, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement. Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi.

KPK pun menyebut serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut. Terdakwa Fitradjaja, Jasmen, dan Taryudi diduga menyerahkan duit suap pada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Rp 1 miliar pada Agustus 2018 untuk penerbitan 24 IMB tower apartemen tanggal yang diteken 12 September 2018, baru 22 dokumen yang diserahkan sedangkan lima IMB tersisa belum diserahkan.

Ketiga terdakwa berencana menyerahkan Sing$ 90 ribu kembali pada Dewi terkait penerbitan IMB untuk 24 IMB lain yang masih diproses. Pemberian uang suap batal karena ketiga terdakwa dicokok petugas KPK.

Adapun dalam kasus suap Meikarta ini, KPK sudah menetapkan tujuh tersangka. Selain empat terdakwa, tersangka lainnya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludin. Kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.








131 Konsumen Meikarta Tuntut Haknya, Andre Rosiade: Semuanya Sudah Beres

7 hari lalu

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Berdasarkan keputusan PKPU 2020 lalu, Meikarta harus menyerahkan seluruh apartemen yang sudah dibeli hingga 2027 nanti. TEMPO/M Taufan Rengganis'
131 Konsumen Meikarta Tuntut Haknya, Andre Rosiade: Semuanya Sudah Beres

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana mengatakan ada 115 anggota dengan 124 unit yang memilih skema titip jual.


114 Konsumen Meikarta Disebut Dapat Refund, Ketua Perkumpulan Konsumen: Sebagian Masih Tunggu Cairnya

14 hari lalu

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Proyek superblok Meikarta yang diluncurkan pada 2017, hingga kini belum diselesaikan dan membuat banyak konsumen mengalami kegagalan dalam serah terima unit apartemen hingga menimbulkan konflik. TEMPO/M Taufan Rengganis
114 Konsumen Meikarta Disebut Dapat Refund, Ketua Perkumpulan Konsumen: Sebagian Masih Tunggu Cairnya

Sebanyak 114 dari 130 konsumen Meikarta telah mendapatkan refund melalui opsi titip jual yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Benarkah?


17 Kecamatan Dilanda Banjir dan Longsor, Kabupaten Bekasi Berstatus Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

29 hari lalu

Foto udara Perumahan Puri Nirwana yang terdampak banjir di Karang Bahagia, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 28 Februari 2023. Menurut data BPBD Kabupaten Bekasi wilayah yang terdampak banjir menjadi 117 titik di 18 Kecamatan akibat luapan Kali Ulu dan Kali Ciherang dengan ketinggian 10 cm-70 cm. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
17 Kecamatan Dilanda Banjir dan Longsor, Kabupaten Bekasi Berstatus Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Status tanggap darurat bencana akibat banjir dan longsor di Kabupaten Bekasi berlaku selama 14 hari, mulai 27 Februari 2023 hingga 12 Maret 2023.


Terkini Bisnis: OJK Ancam Kresna Life, Harga Gabah Anjlok setelah Bapanas Sepakati Batas Atas Harga dengan Korporasi Padi,

30 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
Terkini Bisnis: OJK Ancam Kresna Life, Harga Gabah Anjlok setelah Bapanas Sepakati Batas Atas Harga dengan Korporasi Padi,

Terkini Bisnis: OJK mengancam Kresna Life yang tak kunjung setor RPK , harga gabah anjlok setelah bapanas sepakati batas atas harga dengan korporasi.


Jika Uang Tak Kembali, Konsumen Meikarta Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum

30 hari lalu

Kuasa hukum konsumen Meikarta, Rudy Siahaan (tengah) bersama kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, 28 Februari 2023. PT MSU selaku pengembang Meikarta resmi mencabut gugatannya kepada 18 konsumen Meikarta. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Jika Uang Tak Kembali, Konsumen Meikarta Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum

Konsumen Meikarta membuka peluang menempuh jalur hukum jika uangnya tidak dikembalikan.


Gugatan Resmi Dicabut, Konsumen Meikarta Minta Uang Dikembalikan

30 hari lalu

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Menurut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, manajemen Meikarta sudah membangun 7 blok di 14 tower. Adapun yang sudah dihuni kurang lebih 7 tower. TEMPO/M Taufan Rengganis'
Gugatan Resmi Dicabut, Konsumen Meikarta Minta Uang Dikembalikan

Gugatan kepada 18 konsumen Meikarta resmi dicabut. Meski begitu, konsumen tetap meminta uang mereka dikembalikan.


Breaking News: PT MSU Cabut Gugatan ke Konsumen Meikarta Rp 56 Miliar

30 hari lalu

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Proyek superblok Meikarta yang diluncurkan pada 2017, hingga kini belum diselesaikan dan membuat banyak konsumen mengalami kegagalan dalam serah terima unit apartemen hingga menimbulkan konflik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Breaking News: PT MSU Cabut Gugatan ke Konsumen Meikarta Rp 56 Miliar

Gugatan senilai Rp 56 miliar oleh pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU kepada 18 konsumen Meikarta resmi dicabut hari ini.


Sidang Konsumen Meikarta Hari Ini, Kuasa Hukum: Agenda Pencabutan Tuntutan

30 hari lalu

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Menurut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, manajemen Meikarta sudah membangun 7 blok di 14 tower. Adapun yang sudah dihuni kurang lebih 7 tower. TEMPO/M Taufan Rengganis'
Sidang Konsumen Meikarta Hari Ini, Kuasa Hukum: Agenda Pencabutan Tuntutan

Sidang konsumen Meikarta melawan pengembang PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU dimulai lagi hari ini. Sebelumnya, pihak pengembang menyatakan telah mencabut tuntutan kepada 18 konsumen tersebut.


Terkini: PPATK Sebut Dugaan Kasus Pencucian Uang KSP Indosurya, Konsumen Meikarta vs Lippo Karawaci

39 hari lalu

Perwakilan dari 896 korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya aspirasi perihal gugatan pemulihan kerugian di Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra
Terkini: PPATK Sebut Dugaan Kasus Pencucian Uang KSP Indosurya, Konsumen Meikarta vs Lippo Karawaci

PPATK menanggapi pernyataan kuasa hukum KSP Indosurya yang menyanggah laporan transaksi Rp 214 triliun ke 23 perusahaan cangkang.


Terpopuler Sepekan: Regristrasi Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, 5 Fakta Terbaru Kasus Meikarta

39 hari lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga  di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.
Terpopuler Sepekan: Regristrasi Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, 5 Fakta Terbaru Kasus Meikarta

Pemerintah kembali membuka program kartu Prakerja tahun ini. Pembukaan disampaikan melalui akun Instagram @prakerja.go.id pada Jumat, 3 Februari 2023.