Alasan Kemendagri Pilih Opsi Bakar untuk Musnahkan E-KTP Rusak

Reporter

Sejumlah pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri menggunting bagian KTP-el yang rusak saat pemusnahan di Gudang Aset Kemendagri, jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Sebanyak 805 ribu KTP-el yang rusak dan tidak terpakai dari seluruh daerah di Indonesia dimusnahkan dengan cara dipotong bagian sisi kanan atas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menjelaskan alasan memilih untuk memusnahkan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP rusak dengan cara dibakar. Menurut dia banyaknya E-KTP rusak menjadi pertimbangan keputusan tersebut. “Wah ya buanyak,” kata Hadi di kantornya Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.

Sebelumnya Hadi mengeluarkan surat edaran Kemendagri Nomor 470.13/11176/SJ yang mengatur tata cara pemusnahan E-KTP rusak. Surat edaran yang diteken 13 Desember 2018 itu memerintahkan kepala daerah mencatat jumlah E-KTP invalid. Setelah didata, dia memerintahkan untuk KTP itu dibakar. Setelah membakar, petugas harus membuat berita acara pemusnahan.

Baca: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Membakar E-KTP Rusak

Sebelum surat edaran itu terbit, sebenarnya Kemendagri telah memiliki tata cara pemusnahan yakni dipotong. Namun, Hadi menilai cara tersebut terlalu banyak makan tenaga. Karena terlalu banyak makan tenaga, banyak daerah justru malah menyimpan E-KTP di gudang.

Ketika gudang itu terlalu penuh, sejumlah pegawai memindahkan penyimpanan E-KTP ke rumahnya. Di rumah itulah, kata Hadi, terkadang tanpa sengaja anggota keluarga atau asisten rumah tangga membuah E-KTP karena mengira sudah tidak terpakai. “Lha pas dibuang itu lalu jadi masalah,” kata dia.

Hadi menuturkan setelah terbitnya surat edaran ini, pihaknya tidak lagi mentolerir adanya kejadian E-KTP dibuang sembarang tempat. Dia mengatakan akan memberi sanksi tegas bagi pihak yang membuang E-KTP rusak. “Sanksinya macam-macam,” kata dia.

Simak: Saran Kemendagri Cegah Blangko E-KTP untuk Dokumen Palsu






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

11 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

14 jam lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

16 jam lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

23 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

4 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

6 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

7 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

10 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

12 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN